SERANG – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten memilih menghindar dan bungkam terkait pengembalian uang yang dilakukan oleh sejumlah anggota dewan. Begitu pula dengan para anggota Badan Anggaran yang sebelumnya diberitakan telah mengembalikan uang ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
Seperti salah seorang politisi partai Hanura Eli Mulyadi, misalnya. Nomor telepon genggam milik sekretaris pelaksana Banggar ini di luar jangkauan. Ketika disambangi ke ruang kerjanya pun, pria yang juga menjabat sebagai ketua fraksi itu tidak ada.
Baca Juga : Puluhan Anggota DPRD Banten Kembalikan Uang Suap ke KPK
Hal serupa terjadi pada anggota Banggar lainnya yang juga disebut mengembalikan uang ke KPK, Tb Luay Sofhani. Saat disambangi ke ruang fraksi Amanat PPP, Luay tidak ada di tempat. “Tidak ada bapaknya. Mungkin di komisi,” kata salah satu staff yang menolak disebut namanya, Kamis (14/1/2016).
Namun, menurut sumber Radar Banten, anggota dewan yang sudah mengembalikan uang suap Bank Banten di antaranya ; Ketua Fraksi Partai Hanura Eli Mulyadi, anggota Fraksi Amanat Partai Persatuan Pembangunan Tb Luay Sofhani dan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banten Suparman. Eli sendiri sebelumnya mengaku telah mengembalikan uang suap sebesar Rp4 juta kepada KPK, beberapa hari lalu.
Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha saat dihubungi membenarkan ada pengembalian uang dari sejumlah anggota Banggar DPRD Banten. Namun, ia lupa berapa jumlahnya. “Cuma saya belum tahu berapa nominalnya. Tapi, info dari penyidik, saksi yang diperiksa mengembalikan uang terkait pembahasan penyertaan modal Bank Banten dari APBD,” ungkapnya.
Terkait uang suap yang dikembalikan anggota Banggar DPRD Banten, Priharsa menuturkan bahwa uang itu diterima oleh anggota Banggar pada pertengahan dan akhir November lalu. “Harusnya uang itu dilaporkan sebelum 30 hari setelah diterima, tapi nanti penyidik yang mendalami soal uang itu,” jelasnya. (Bayu)
