JAKARTA – Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) tahun ini akan mengusulkan
3.000 formasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kepada
Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Hal ini sebagai upaya antisipasi atas jumlah PLKB yang semakin menyusut.

Kepala Bagian Humas BKBN Endang
Setyorini mengatakan saat ini usulan tersebut telah diproses oleh pihak
KemenPAN-RB. Sebanyak 3.000 formasi ini sendiri nantinya adalah
formasi
non pegawai negeri sipil (PNS) yang dapat diikuti oleh berbagai latar
keilmuan.

“BKKBN memang tengah kekurangan namun
saat ini telah diproses oleh KemenPAN. Proses tersebut harus sesuai
dengan prosedur, khususnya di tingkat provinsi,” ujarnya kemarin.

Menurutnya, jika formasi tersebut telah disetujui maka akan diumumkan melalui proses open biding.

Jumlah PLKB sendiri saat ini yang
dimiliki oleh BKKBN hanya sebanyak 15 ribu orang. Jumlah tersebut
menyusut dari jumlah sebelumnya, yakni 40 ribu orang. Dikatakannya,
jumlah ini masih jauh dari standar minimum, yaitu satu orang melayani
dua desa.

Dengan jumlah desa di Indonesia
yang berkisar 78 ribu desa, maka paling tidak masih dibutuhkan sekitar 25 ribu tenaga PLKB lagi.

Mengenai gaji yang akan dibayarkan pada
para PLKB baru, gaji akan dibayarkan dari anggaran pemerintah pusat.
Sebelumnya, kepala BKKBN Fasli Jalal juga mengatakan bahwa selain gaji,
para pegawai lapang tersebut akan langsung mendapat fasilitas sepeda
motor begitu diangkat.

Kendati akan memberikan banyak fasilitas
pada tenaga baru, pihaknya juga akan meningkatkan kesejahteraan para
tenaga PLKB yang telah ada. Mulai dari tunjangan fungsional hingga
tunjangan pensiun mereka.

Kenaikan tunjangan fungsional tersebut
sendiri telah diajukan oleh BKKBN kepada Kementerian Keuangan.
Jumlah
kenaikan yang diajukan oleh BKKBN adalah sebesar Rp 900 ribu per kepala.
Besaran tersebut meningkat tiga kali lipat dari jumlah yang saat ini
diterima, yakni Rp 300 ribu. Usulan tersebut saat ini masih dalam tahap
pembahasan di Kemenkeu.

Selain akan merekrut tenaga baru, BKKBN
juga akan mulai melakukan pendekatan dengan tenaga bidan yang ada di
desa, serta sejumlah peserta pendidikan luar sekolah yang dimiliki oleh
sejumlah perguruan tinggi negeri. Dengan adanya beberapa bantuan
tersebut, diharapkan dapat membantu dalam melaksanakan program KB yang
ada di daerah. (JPNN)