JAKARTA – Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengkaji kembali MotoGP seri Indonesia musim balap 2017-2019. Kepastian ini muncul dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas Kementrian yang berlangsung di Gedung Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sabtu (29/1/2016) kemarin. Sebelumnya, pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan Sirkuit Sentul untuk MotoGP di Indonesia.
Bola kebijakan berikutnya akan dikembalikan kepada Kemenpora yang sudah berkenan untuk memberikan biaya jaminan digelarnya MotoGP di Indonesia. Sejumlah opsi selain Sentul dimunculkan sebagai pembanding. Misalnya di kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).
Hanya, masalah teknis terkait lintas cukup menyulitkan untuk dipaksakan sebagai lintasan balap motor tersohor di dunia itu.”Dalam Rakor tadi (kemarin, Red) diputuskan bahwa kami harus mengkaji ulang lagi digelarnya MotoGP di Indonesia,” ujar Gatot S Dewa Broto, Kepala Komunikasi Publik Kemenpora kepada wartawan, Sabtu (29/1/2016) sore kemarin.
Menurut Gatot yang masih menjadi pertanyaan besar adalah urgensi kegiatan MotoGP yang diproyeksikan bisa mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Tetapi semua itu masih dikembalikan kepada Kemenpora dan timnya untuk selanjutnya menentukan arah terbaik.
”Kami sudah komunikasi dengan Dorna untuk bisa memperpanjang tenggat waktunya,” sebut pria yang juga menjadi Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu. Menteri PMK, Puan Maharani setelah Rakor menjelaskan bahwa pihaknya mendukung Kemenpora untuk mengkaji ulang rencana tersebut.
”Kalau memang tujuannya bisnis, pemerintah akan mendorong pihak swasta berperan aktif untuk bisa komunikasikan pelaksanaannya,” ujar Puan. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku kalau sudah ada tiga venue yang sebelumnya jadi bahan pertimbangan. (nap/mia/JPNN)
