TANGERANG – Badan Diklat Provinsi Banten siap melakukan tugas barunya melakukan sertifikasi profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Provinsi Banten yang sudah mulai berdiri sejak 2015 lalu.
Sertifikasi profesi ASN sendiri berkaitan salah satunya dengan inphasing atau perpindahan status ASN dari pegawai struktural ke pegawai fungsional yang menjadi kebijakan pemerintah pusat di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.
Demi mendukung hal tersebut, Badiklat menggelar kegiatan Workshop Pengembangan Assessment Centre se-Provinsi Banten di Tangerang, Kamis lalu.
“Pada waktunya nanti semua ASN akan melalui yang namanya sertifikasi profesi. Baik yang memang untuk kepentingan inphasing ke fungsional, maupun mereka yang tetap memegang jabatan struktural. Tahun ini sebagai awal, LSP Provinsi Banten akan memulainya dengan menyertifikasi Pol PP Provinsi Banten,” kata Kepala Badan Diklat Provinsi Banten Endrawati, Sabtu (30/1/16) saat dihubungi.
Workshop tersebut, lanjut Endrawati, merupakan rangkaian dari pembentukan LSP Provinsi Banten. Di mana workshop akan menghasilkan instrumen dari keberadaan LSP Provinsi Banten, seperti panduan mutu, SOP, hingga kelengkapan pengadministrasiannya.
“Jadi nanti begitu dimulai sertifikasi profesi kepada Pol PP oleh LSP Banten yang Insha Allah mulai pertengahan Februari nanti, semuanya sudah siap,” ujar dia.
Diterangkan Endrawati, sertifikasi profesi ASN dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan daerah.
Peraturan ini, dijelaskan Endrawati, merupakan kebijakan akselerasi sebagai desain reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Selain pimpinan Badan Diklat Banten, turut hadir pula Kepala Badan Diklat Kemendagri Dindin Wahidin, sebagai pemateri utama.
Menurut Endrawati, dalam pemaparannya Dindin Wahidin meminta ASN tidak perlu takut dengan inphasing dari status sebagai pegawai struktural menjadi pegawai fungsional. Menurutnya, menjadi pegawai fungsional tidak kalah menarik dari menjadi pegawai struktural, sepanjang ASN bersangkutan menunjukkan kinerja yang baik. (Viane)
