SERANG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten memberikan catatan penting terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Banten, salah satunya Pemkot Serang yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten Yusnadewi mengatakan, banyak catatan penting yang harus segera diperbaiki pada Pemkot Serang, di antaranya penatausahaan piutang pajak daerah belum memadai. Pasalnya BPK menemukan verifikasi dan validasi nilai piutang PBB dan non-PBB belum tuntas. ” Hal itu terjadi karena DPKD kurang optimal dalam melakukan penatausahaan piutang pajak daerah PBB-2 dan non PBB-2, serta koordinasi dengan kepala KKP Pratama Kota Serang kurang optimal,” ucapnya di gedung BPK Banten, Kamis (2/6).

Kemudian, lanjut Dewi, pengelolaan aset tetap pemerintah Kota Serang belum memadai. Sebab BPK menemukan inventarisasi dan penilaian aset tetap belum tuntas karena jajaran pengelolaan aset belum optimal dalam melakukan penatausahaan dan pengamanan aset. Yaitu berupa peningkatan operator ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah) dan pematokan, pemasangan plang barang milik daerah, sensus aset dan pendaftaran tanah Barang Milik Daerah(BMD) ke Badan Pertanahan Nasional(BPN). Serta belum optimalnya pengawasan dan pengendalian barang milik daerah.

“Selain itu, saldo akumulasi penyusutan aset tetap belum menyajikan nilai yang sebenarnya. Karena kebijaknya belum sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dan pengelolaan retribusi terminal belum optimal, pemakaian kekayaan daerah aset tanah Sawah Luhur tidak didukung perjanjian sewa,” ujarnya.

Dari sejumlah temuan BPK, Yusnadewi menegaskan agar Pemkot Serang harus lebih kerja keras lagi. “Kami harap Pemkot Serang harus lebih maksimal bekerjanya karena kami banyak menemukan catatan kurang baik terkait proyek dan aset daerah yang belum jelas. Catatan tersebut harus segera diperbaiki,” ucapnya dihadapan Walikota Serang Tb Haerul Jama dan sejumlah pejabat Pemkot Serang. (Ade F)