Dinas Pendidikan Provinsi Banten menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk membiayai tunjangan dan operasional para tenaga pendidikan SMA di Provinsi Banten. Tunjangan tersebut seiring dengan akan adanya pelimpahan guru SMA sederajat yang beriringan dengan pelimpahan wewenang pengelolaan SMA dari pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Banten.
“Tahun 2017 kita mengajukan Rp2,6 triliun, diantaranya untuk tunjangan guru serta kegiatan dinas sekitar Rp1 triliun dan biaya operasi pendidikan sekitar Rp1,6 triliun,” papar Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Rukman Teddy.
Teddy mengatakan, tunjangan untuk tenaga kependidikan di tingkat SMA sederajat dipandang perlu, mengingat mereka mempunyai peranan penting dalam membentuk dan menciptakan kondisi pendidikan di Provinsi Banten. Tanpa adanya mereka, program pendidikan sebagus dan sebaik apapun tidak akan bisa berjalan baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di Provinsi Banten.
Karena itu, sudah sewajarnya jika pemerintah memikirkan kesejahteraan para tenaga kependidikan yang ada di Provinsi Banten. Dan dengan adanya kebijakan pemberian tunjangan seperti ini bisa mewujudkan kesejahteraan tersebut sehingga para tenaga kependidikan tersebut bisa fokus menjalankan tugasnya.
Sejauh ini, lanjut Teddy, pembiayaan tersebut kini masih terus dikaji oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten. Karena, perpindahan tanggung jawab SMA sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Menurutnya, tunjangan untuk para guru atau tunjangan perbaikan penghasilan bagi para guru yang dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki provinsi. Sehingga dipastikan tunjangan yang diterima oleh guru SMA sederajat di setiap kabupaten dan kota akan sama nilainya. “Sekarang ini kan tunjangannya berbeda-beda karena disesuaikan dengan kemampuan anggaran di daerah, ada yang besar dan ada yang kecil. Nah nanti setelah dilimpahkan ke provinsi, diharapkan tidak ada lagi kesenjangan antara guru di daerah terpencil dan di kota,” terangnya.
Menurut Tedi, proses pelimpahan kewenangan SMA sampai saat ini sudah hampir selesai 100 persen. Rencananya pada Agustus 2016 secara simbolis akan ditandatangani pelimpahan semua dokumen sekolah SMA sederajat dari kabupaten/kota ke provinsi. “Mudah-mudahan operasionalisasi SMA oleh provinsi mulai pada Januari 2017,” jelasnya.
Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten siap menerima pelimpahan sekitar 1.018 SMA. Sedangkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan dilimpahkan dari kabupaten/kota ke provinsi sekitar 11 ribu orang termasuk guru “Pelimpahan ini membutuhkan kesiapan yang matang, karena sumber daya yang harus dikelola oleh provinsi tidak sedikit,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Engkos Samanhudi mengaku dinas yang dipimpinnya tersebut sampai saat ini terus berupaya untuk membangun pendidikan di Provinsi Banten lebih baik lagi.
Menurut Engkos, pendidikan merupakan kebutuhan pokok untuk majunya suatu daerah dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena melalui pendidikanlah masyarakat bisa mengetahui banyak hal dan mempunyai bekal ilmu untuk menjalani hidup. Pendidikan menengah merupakan tahap krusial dalam sistem pendidikan, karena tidak hanya sebagai jembatan untuk melajutkan ke Perguruan Tinggi , tetapi juga menghubungkan sistem sekolah ke dunia kerja.
Karena itu sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian khusus bahkan lebih terhadap jenjang pendidikan ini. Entah dengan serentetan program maupun penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan melihat fungsi lembaga pendidikan menengah yang cukup krusial tersebut, pemerintah menyadari perlu adanya pembangunan pendidikan pada jenjang tersebut. perhatian pun menurutnya perlu juga diberikan terhadap tenaga kependidikan yang berperan sebagai motor penggerak suatu lembaga pendidikan. (ADVERTORIAL/Dinas Pendidikan Provinsi Banten)
