CILEGON – Ratusan aset milik Pemkot Cilegon dalam bentuk bidang tanah belum mempunyai sertifikat. Kini, Pemkot Cielgon gencar melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap aset tanah. Ini penting agar aset tersebut rentan hilang atau berpindah kepemilikan.
Sekda Kota Cilegon Sari Suryati menyatakan, jumlah aset Pemkot Cilegon banyak jumlahnya. Aset tersebut sudah terdaftar di dalam daftar barang milik daerah. “Ada tanah-tanah yang sudah diduduki pemerintah, ada tanah-tanah eks bengkok, dan sebagainya,” kata Sari seusai membuka rapat koordinasi kegiatan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah (BMD) di aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (2/2).
Sari membeberkan, proses sertifikasi aset-aset harus melalui beberapa tahapan. Mulai dari validasi, verfikasi, dan sertifikasi. “Soal aset ini sudah tidak ada masalah dan sampai sekarang pun masih berjalan proses-proses tersebut,” beber wanita kelahiran Bandung ini.
Sari menyebutkan, jumlah aset dalam bentuk tanah mencapai 576 bidang. “Yang sudah disertifikasi mungkin sudah 50 persen lebih. Pokoknya sudah lebih dari setengahnya, sedangkan jumlah persisnya saya lupa,” sebut Sari.
Rencananya, kata Sari, yang belum disertifikasi akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk menginventarisasi bukti-bukti kepemilikan. Semuanya harus sesuai dengan persyaratan administrasi yang diminta Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Pokoknya yang belum itu sekarang masih proses validasi. Jadi, belum disertifikasi,” tegas Sari.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Aset Daerah BPKAD Kota Cilegon Muhammad Zais enggan memberikan data aset yang dimiliki Pemkot Cilegon. “Langsung saja ke pimpinan. Saya di sini kan masih baru. Lagian sekarang saya harus mempersiapkan rekonsiliasi aset untuk membuat LKPj (laporan keterangan pertanggungjawaban) Walikota. Kemungkinan baru bisa diketahui setelah selesai membuat laporan soal rekonsiliasi aset,” katanya di ruang kerjanya.
Kata Zais, selama ada izin dari pimpinan, dirinya siap untuk memberikan data-data aset. “Coba tanya pimpinan dulu. Kalau dibolehkan, saya sih wellcome saja. Jadi, mohon maaf ya,” ujar mantan Kepala Bagian (Kabag) Perlengkapan dan Aset Setda Kota Cilegon ini.
Pada bagian lain, anggota Komisi III DPRD Cilegon Hasbudin menyesalkan masih banyaknya aset tanah yang belum disertifikasi. Hal itu bukan tidak mungkin akan hilang di kemudian hari. “Kalau tidak ada sertifikatnya, kan belum jadi barang tetap milik daerah. Tapi kalau sudah disertifikasi, itu sudah menjadi barang milik daerah. Dan hal ini khawatir dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Hasbudin.
Hasbudin menjelaskan, masih banyaknya aset Cilegon yang belum disertifikasi bisa jadi karena dulunya limpahan dari Kabupaten Serang. “Hal ini yang menjadi kendala proses validasi, verifikasi, dan sertifikasi. Tapi jika aset yang sudah jelas menjadi milik Cilegon, tapi belum disertifikasi oleh Pemkot, itu bisa terancam hilang,” jelas Hasbudin.
Hasbudin mencontohkan, lahan Situ Rawa Arum itu diklaim sebagai aset Pemprov Banten, tetapi juga diklaim sebagai aset Pemkot. “Nah, ini harus secepatnya dilakukan validasi, verifikasi, dan sertifikasi. Jika dibiarkan, bisa jadi akan hilang. karena lambat laun warga akan menganggap lahan itu tak bertuan. Akhirnya, bisa dimiliki oleh warga,” ujar Hasbudin.
Hasbudin berharap kepada Pemkot agar secepatnya melakukan sertifikasi terhadap aset-aset yang belum bersertifikat. Jika tidak dilakukan, aset tersebut terancam hilang. (mam/ibm/dwi/Radar Banten)