SERANG – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Hudaya memberikan penjelasan soal namanya yang disebut dalam dakwaan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ratu Atut Chosiyah semasa menjadi Gubernur Banten.
Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (8/3) yanglalu, selain didakwa dalam kasus korupsi alkes pada tahun 2012, Atut didakwa melakukan pemerasan kepada sejumlah pejabat demi keuntungan pribadi. Dalam dakwaan, tersebut nama Hudaya saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
Kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Hudaya mengakui adanya permintaan uang. Namun menurut Hudaya permintaan tersebut bukan dari Atut, tapi dari Muhadi yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah Banten.
“Saya tidak pernah merasa diminta uang oleh Bu Atut. Bahwa pada sat itu ada permintaan, iya, tapi yang meminta Pak Muhadi saat itu Sekda. Saya tanya Sekda ini dari mana beritanya, konon katanya dari ajudan, dalam hal ini Risa, ia ajudan (Atut). Saya tidak tahu juga kepentingannya untuk apa yang kemudian diberitahu untuk keperluan istigasah,” ujar Hudaya, Senin (13/3).
Kata Hudaya, saat itu dirinya memberikan uang sebesar Rp 150 juta, sama seperti yang tertera dalam dakwaan. Uang tersebut berasal dari Adi Pradibta dan Dadang, dua orang kepercayaan Tb Chaeri Wardhana alias Wawan.
“Adalah orang Pak Wawan, yah kita tinggal minta ke dia saja bahwa itu ada permintaan untuk kepentingan mereka, kita anggap saja tidak ada apa-apa,” ujarnya.
Menurut Hudaya, Adi Pradibta dan Dadang adalah dua orang kepercayaan Wawan yang biasa mengelola proyek pengadaan di Dinas Pendidikan pada saat itu. “Sekitar 80 persen proyek pengadaan di Dindik oleh mereka,” katanya.
Hudaya mengaku lebih dari satu kali dimintai uang untuk keperluan di luar Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Sayangnya Hudaya enggan menyebutkan yang meminta tersebut apakah Atut atau orang kepercayaan Atut.
“Kalau ada keperluan-keperluan seperti itu, yah kita minta ke dia (Dadang dan Adi Pradibta). (Permintaan uang) ini salah satunya, saya tidak mau melangkahi proses pengadilan. Jika nanti dimintai keterangan akan saya sebutkan,” ujar Hudaya.
Jika pengadilan membutuhkan keterangannya, Hudaya mengaku siap memberikan keterangan. Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini pun mengaku akan mengungkapkan apa yang dirinya lihat dan apa yang dirinya ketahui dari kasus tersebut.
Pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Rabu (8/3) lalu, Ratu Atut Chosiyah selain didakwa korupsi alkes, juga didakwa dengan dugaan pemerasan yang dilakukan semasa menjadi Gubernur Banten. Pemerasan itu disebut untuk kegiatan istigasah guna kepentingan Atut.
“Terdakwa secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yaitu terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya dalam mengangkat dan memberhentikan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan meminta komitmen loyalitas, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,” kata jaksa penuntut umum (JPU) Rony Yusuf dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Rabu (8/3).
“Memaksa Djadja Buddy Suhardja sebesar Rp 100 juta, Iing Suwargi sebesar Rp 125 juta, Sutadi sebesar Rp 125 juta, serta Hudaya Latuconsina sebesar Rp 150 juta sehingga seluruhnya sebesar Rp 500 juta untuk kegiatan istigasah guna kepentingan terdakwa,” lanjut jaksa dalam dakwaan. (Bayu)
