SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku telah berkomitmen bersama Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) untuk memberantas praktik korupsi di lingkungan Pemprov Banten.
“Kita putus mata rantai korupsi. Jangan sampai ada hari ini dan kedepan mata rantai korupsi itu membuat banten tertinggal,” ujarnya dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (20/6).
Dalam kesempatan tersebut WH pun mengajak seluruh elemen masyarakat banten untuk menyatukan tekad dan langkah untuk bersama-sama mewujudkan pembanguna banten yang merata.
“Saya ingin membangun pemerintahan untuk rakyat dan dari rakyat. Ayo sama-sama kita membangun banten yang kita cintai,” tegas Gubernur.
Gubernur Wahidin kembali menegaskan, program lima tahun kedepan bersama Wakil Gubernur Andika Hazrumy akan menekankan tiga progam prioritas yaitu kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
“Tata kelola pemerintahan, keuangan dan pembangunan aparatur yang bersih dan bertanggung jawab juga menjadi komitmen Gubenrur dan Wakil Gubernur. Maka dari itu saya beraharp seluruh OPD semangat dan sungguh-sungguh dan kembali membangun pemerintahan yang menjadi harapan publik,” kata WH sapaan akrab Wahidin.
“Penegasannya dalam RPJMD saya berharap DPRD memberikan dukungan penuh. Ayo sama-sama kita bangun banten, tidak ada lagi tarik menarik kepentingan antar kepala daerah,” tambah WH.
Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta mengatakan, penyelenggaraan Musrenbang ini merupakan pelaksanaan amanat undang- undang-nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), yang menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). dimana RPJMD merupakan bagian pentahapan pelaksanaan pembangunan lima tahunan yang harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (rpjpd) tahun 2005 – 2025, RPJMN tahun 2015 – 2019 dan RTRW tahun 2010 – 2030.
“RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang berfungsi untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Sekda.
Agenda Musrenbang, kata Sekda, diharapkan dapat menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional dengan program dan kegiatan prioritas daerah Provinsi Banten serta kabupaten/kota sebagai langkah strategis guna menjawab permasalahan masyarakat.
”Kepada seluruh hadirin dan peserta kiranya dapat memberikan masukan, sumbangsih pemikiran, saran, maupun usulan pengayaan data dan informasi sebagai bahan penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022,” turunya.
“Ada tiga pertanyaan dasar, kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya serta langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai,” sambung Sekda. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
