SERANG – Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia mengklaim perusahaan kertas di Indonesia sudah dimonopoli oleh pihak swasta. Sehingga, negara tak mampu mengatur harga kertas yang berimbas pada mahalnya buku di Indonesia.

Mendikbud Muhazir Effendi mencontohkan, ketika dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinaikan, supaya daya beli buku lebih besar, kemudian diintip oleh swasta, turut menaikan harga kertas yang akhirnya dana BOS tidak bisa mengcovernya.

“Buku mahal, lebih konyol lagi pemerintah tidak memiliki kekuasaan kertas. Konyol lagi pabrik kertas negara dijual ke pihak swasta, sehingga tidak memiliki kekuasaan,” ucapnya saat diskusi bersama pegiat literasi, di Rumah Dunia, Kota Serang, Kamis (5/10).

Ia menginginkan supaya mengurangi ekspor kertas dan pemerintah bisa memiliki perusahaan kertas sendiri yang dapat mengatur harga buku di pasaran.

Presiden Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Indonesia Firman Venayaksa mengatakan, buku yang mahal dapat menumbuhkan pembajakan buku di Indonesia.

“Saya kira kalah murah buku bajakan, kalau buku original murah, pembajakan bisa ditekan,” ujarnya.

Ia bersama TBM memosisikan penyebaran buku agar mudah diakses oleh banyak pihak.

Tak cuma itu, para pegiat literasi ini menginginkan dan berusaha bagaimana urusan pajak perbukuan bisa nol persen.

“Rgulasi UU Perbukuan nanti muncul di Peraturan Pemerintahan, kami menunggu PP nya,” tukasnya. (Anton Sutompul/antonsutompul1504@gmail.com).