SERANG – Program kesehatan gratis bagi masyarakat Banten disambut baik manajemen rumah sakit kabupaten kota di Banten. Mereka siap mendukung program populis itu.
Kepala Bagian Umum RSUD dr Drajat Prawiranegara Kabupaten Serang Imron Ruhyadi mengatakan, pihaknya memang belum membahas program kesehatan gratis yang dicanangkan Pemprov Banten. “Di internal kita belum dibicarakan,” katanya kepada Radar Banten, Rabu (11/10).
Kendati demikian, pihaknya siap untuk menyelenggarakan program itu. Terlebih lagi, RSUD dr Drajat Prawiranegara sudah menjadi rumah sakit rujukan regional sejak 2015. “Selagi itu program dari pemerintah, kita siap untuk mendukung,” ujarnya.
Dikatakan Imron, jika program itu diselenggarakan di rumah sakitnya, Imron meminta diperjelas dulu memorandum of understanding (MoU) soal pelayanan dan subsidi pembayaran. “MoU itu kan belum ada ke kita. Tapi, kemarin Pak Dirut (menyebut Direktur Utama RSUD dr Drajat Prawiranegara Serang Agus Gusmara-red) sudah ikut rapat dengan Pak Gubernur,” terangnya.
Terkait pelayanan pasien, Imron memastikan sudah memberikan pelayanan terbaik. Menurutnya, RSUD dr Drajat Prawiranegara tidak membeda-bedakan pasien dari latar belakang ekonomi. “Apalagi, sekarang yang tidak mampu sudah di-back up oleh BPJS,” pungkasnya.
Sehubungan dengan hal itu, Dirut RSUD Kota Cilegon dr Zainoel Arifin mendukung rencana program kesehatan gratis Pemprov. “Kalau kita di RSUD kabupaten kota, mendukung saja. Asalkan semuanya jelas ada payung hukumnya. Artinya, harus sesuai regulasi yang berlaku,” terang Zainoel.
Zainoel menjelaskan, pada prinsipnya semua masyarakat harus terlayani dengan mudah ketika akan berobat ke rumah sakit. “Cuma bagaimana jika masyarakat belum punya KTP-el? Kan tidak semua masyarakat punya KTP-el. Apakah harus menggunakan suket (surat keterangan) atau bagaimana? Itu juga harus dipikirkan,” jelas Zainoel.
Selain itu, kata Zainoel, provinsi juga harus punya pembiayaan secara khusus. “Kan tidak mungkin semua dikover oleh BPJS Kesehatan. Jadi, saran saya, provinsi harus menyiapkan pembiayaannya sendiri,” imbuhnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Adjidarmo, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Arief Rahmatullah mengaku siap menyukseskan program yang diluncurkan Pemprov Banten tersebut. Namun, lantaran RS merupakan pemberi layanan tingkat lanjutan maka tetap harus berjenjang dari puskesmas rujukannya.
“Kita seluruh rumah sakit di Banten diundang Bapak Gubernur terkait sistem rujukan. Pada intinya, semua rumah sakit siap menyukseskan program tersebut,” katanya.
Kata dia, rumah sakit merupakan pemberi layanan tingkat lanjutan, jadi tetap harus berjenjang dari puskesmas rujukannya untuk rumah sakit daerah. “Saya kira kita enggak masalah selagi penjaminnya jelas, yaitu pemerintah provinsi melalui Dinkes Provinsi,” ujar Arief.
Terkait pelayanan kesehatan di rumah sakit yang berbelit-belit dalam melayani pasien, menurut Arief, pasien tidak akan mendapat kesulitan kalau semua persyaratan rujukan dipenuhi. “Saya kira kalau semua persyaratan rujukan dipenuhi tidak akan mendapat kesulitan. Apalagi, untuk rawat inap kalau peserta BPJS dalam keadaan gawat darurat bisa masuk UGD tanpa rujukan dulu bisa menyusul di hari kemudian,” jelasnya. (Nurabidin Ence-Umam-Rozak/RBG)
