SERANG – Provinsi Banten di bawah Gubernur Banten Wahidin Halim dan Andikan Hazrumi dalam visi-misinya untuk menciptakan Banten yang maju dan mandiri, fokus pada perceapatn pembangunan dibidang perumahan dan pemukiman, dalam upaya mengubah kemiskinan menjadi hidup yang lebih baik.
Untuk mendukung teralisasinya visi misi tersebut, Dinas PErumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Provinsi Banten berupaya menggali potensi dan membuat provgram yang bermuara pada terwujudnya visi dan misi tersebut. Salah satunya adalah menyediakan perumahan yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemenuhan kebutuhan akan rumah di kawasan pemukiman, menjadi semakin signifikan terutama di kota-kota besar, termasuk di Tangerang dan sekitarnya. Pengembangan pemukiman di perkotaan, pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni, aman, nyaman, damai, dan sejahtera, serta berkelanjutan.
Perumahan dan pemukiman berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2011, adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, sistem pembiayaan serta peran masyarakat.
Pemerintah Provinsi Banten bekerjasama dengan sektor swasta, mengalokasikan subsidi untuk membangun rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kerjasama dengan pihak swasta terutama denga asosiasi, membagi dua zona untuk pengembangan perumahan.
Zona pertama yaitu membangun rumah sangat sederhana di Tangerang dengan kisaran harga masksimum Rp 150 juta. Sedangkan zona kedua yakni membangun rumah untuk wilayahn luar Tangerang, di wilyaha Serang dan Lebak. Harga yang dikenakan untuk calon pembeli untuk zona kedua lebih murah ketimbang harga pada zona pertama yaitu Rp 135 juta.
“Kami mensubsidi perusahaan pengmebang, setelah itu cek ke lapangan benar atau tidaknya dia menjual rumah dengan harga plus fasilitas umum. Kalau terbukti, pengembang pasti rugi, sehingga kami yang akan membangun fasilitas umum. Jadi swasta yang bangun rumahnya, kami yang akan bangun fasilitasnya,” ujar Kepala DPRKP Provinsi Banten M. Yanuar.
Pemprov Banten melalui DPRKP Provinsi Banten intens membahas tentang program pembangunan rumah murah untuk MBR bekerjasama dengan Real Estate Indonesia (REI)). Beljar dari succes story pembangunan rumah murah di daerah lain, Banten melihat peran penting REI dan asosiasi pengembang perumahan dan pemukiman di seluruh Indonesia (Apersi).
Pengembang swasta yang tergabung dalam REI, sudah memproyeksikan pembangunan hbunian murah sebanyak 217 ribu unit. Provram rumah murah tersebut diusung oleh pemerintah dan diluncurkan oleh presiden Joko Widodo yakni program satu juta rumah.
Harga rumah yang djual sudah ditetapkan pemerintah dan juga diberikan subsidi uang mukan dan bunga. PErum Perumnas juga merealisasikan programnya yakni pembangunan rumah susun atau apartemen murah seharga Rp 186 juta untu tipe studio denga luas 21 metger semi gross. (ADVERTORIAL/DPRKP PROVINSI BANTEN)
