PANDEGLANG – Pemprov Banten berkomitmen untuk memajukan dunia pesantren. Pemprov siap mengucurkan bantuan hibah sebesar Rp66,28 miliar untuk ribuan pesantren di Banten. Bantuan itu akan dikelola oleh FSPP Banten.
Ketua Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten KH Anang Azhari Ali berjanji untuk menyerahkan dana bantuan tersebut ke semua pesantren. Penyerahan sepenuhnya melalui Presidium FSPP kabupaten kota. “Saya yakin pengurus FSPP tidak akan mau mengambil sepeser pun dana ponpes itu. Bantuan itu harus utuh sampai ke ponpes masing-masing yang mendapatkan bantuan,” katanya kepada Radar Banten seusai Rapat Kerja IV FSPP Provinsi Banten di aula Ponpes Al-Mizan Jalan AMD Kampung Cikole, Kelurahan Sukaratu, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Selasa (16/1).
Anang berharap, bantuan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengembangan ekonomi di lingkungan pesantren. “Misalkan untuk pembinaan pengembangan produk pesantren seperti kantin atau pengembagan pertanian pesantren,” katnya.
Ketua Presidium FSPP Kabupaten Pandeglang Azis Nurdin menegaskan hal yang sama. Kata dia, akan menyerahkan dana bantuan sebesar Rp20 juta per pesantren berdasarkan penilaian yang dilakukan intern FSPP. “Soalnya di Pandeglang jumlah ponpes ada 1.800 terdiri dari ponpes modern dan salafi. Pemberian bantuan berdasarkan penilaian administrasi izin operasional yayasan dan potensi produk perekonomian ponpes,” katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, baru tahun ini Pemprov mengucurkan bantuan sebesar Rp66,28 miliar untuk 3.264 pesantren di Banten. “Bantuan ini untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) ponpes,” kata Gubernur saat sambutan di acara raker itu.
Menurut WH, bantuan hibah itu bisa untuk insentif ustaz, operasional, dan pemberdayaan potensi ekonomi di lingkungan pesantren.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Banten Irvan Santoso mengatakan, sudah menetapkan bahwa penyaluran bantuan hibah untuk pesantren melalui FSPP. “Tinggal teknisnya atau sedang menyiapkan SOP (standar operasional prosedur) internalnya,” ungkap Irvan di gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (16/1).
Irvan menjelaskan, teknis yang dimaksud antara lain soal tata cara pengajuan, penyaluran, hingga pelaporan. Untuk itu, pihaknya mendorong proses pengajuan bekerja sama dengan bank syariah agar dana hibah itu langsung ditransfer. “Bantuan diupayakan bertahap agar pertanggungjawaban bisa diselesaikan. Karena nilainya banyak harus disepakati dulu, dibahas dulu,” tambah Irvan.
Untuk data sementara, kata dia, saat ini berdasarkan data dari FSPP ada 3.264 pesantren di Banten. Semua pesantren berdasarkan arahan Gubernur Banten diharapkan dapat bantuan ini. “Kan Pak Gubernur ingin seluruh pesantren dapat, tapi tentu tidak menyalahi aturan. Seperti badan hukum mana yang digunakan apakah misalnya dari Kemenag atau seperti apa,” katanya.
Mengenai penyaluran bantuan diusahakan paling lambat Maret. “SK penerima hibahnya belum dapat. Harus jalan secepat mungkin,” katanya.
Ia menjelaskan, dana hibah itu untuk pengembangan usaha ekonomi produktif pesantren. Di antaranya, pengembangan pertanian, perikanan, warung, dan usaha lain. “Agar program ini berjalan dengan harapan, kami berharap FSPP memiliki petugas pendamping yang berfungsi mulai dari administrasi agar tepat sasaran,” tambahnya. (Herman-Fauzan D/RBG)
