SERANG – Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2018 ini mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) untuk pemerintah kabupaten kota di Banten sebesar Rp 458 miliar atau tepatnya Rp 458.300.000.000.
Sebelum anggaran tersebut disalurkan, Pemprov Banten perlu menyelesaikan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) penggunaan anggaran tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S menjelaskan, saat ini Pemprov Banten sedang menyusun Juklak dan Juknis tersebut. Diprediksi penyusunan tersebut selesai pada Februari mendatang.
“Untuk mekanisme penyerahannya, tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya,” papar Nandy, Selasa (23/1).
Perbedaan yang dimaksud Nandy yaitu penyaluran Bankeu tahun anggaran ini tidak bersifat periodik, namun bergantung pada daya serap Pemkab dan Pemkot atas sebagian anggaran Bankeu yang sudah disalurkan.
“Dibagi empat termin, termin pertama 20 persen dari jumlah bantuan keuangan, termin dua 30 persen, termin tiga 30 persen, termin empat 20 persen. Nah jadi sekarang tidak per triwulan, kalau dulu kan per triwulan terserap atau tidak terserap disalurkan. Sekarang kalau yang termin pertama sudah terserap, Pemkab dan Pemkot melaporkan, termin selanjutnya akan dicairkan,” papar Nandy.
Pola seperti ini menurut Nandy dibuat agar pelaporan penyerapan anggaran Bankeu tidak mengalami kendala, sehingga tidak mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, Bankeu untuk Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 65 miliar, Kabupaten Lebak Rp 78.300.000.000, Kabupaten Tangerang Rp 70 miliar, Kabupaten Serang Rp 90 miliar, Kota Tangerang Rp 30 miliar, Kota Cilegon Rp 30 miliar, Kota Serang Rp 30 miliar, dan Kota Tangsel Rp 65 miliar. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
