SERANG – Kondisi Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, yang dalam kondisi rusak dinilai tidak cukup hanya dilakukan perbaikan dengan tambal sulam. Konstruksi jalan tersebut harus diubah total dengan sistem betonisasi.
Anggota Komisi IV DPRD Banten Toni Fatoni Mukson menilai, solusi perbaikan Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, tidak bisa dilakukan dengan mengandalkan tambal sulam. “Pemeliharaan saja tidak cukup, tapi perlu dibeton kaku dengan lebar minimal tujuh meter,” katanya saat dihubungi Radar Banten, kemarin.
RelatedPosts
Menurutnya, pemeliharaan yang sifatnya tambah sulam hanya bersifat jangka pendek. Selebihnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus mengubah konstruksi jalannya. “Kalau memang satker tahun ini belum dianggarkan, ya tahun depan harus segera dianggarkan APBN agar tidak terulang kembali,” katanya.
Politikus PKB ini mengatakan, akan mencoba mendesak Kementerian PUPR melalui Satker Serang-Cilegon agar mengajukan pembiayaan pembangunannya. “Kita akan coba push Kementerian PUPR. Minimal kalau tidak bisa semuanya, dilakukan secara bertahap pada spot-spot yang rusak parah agar segera dibeton. Apalagi, itu kan tonase juga sering melebihi,” katanya.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Banten Najib Hamas. Ia menilai, pemeliharaan jalan provinsi yang dinaikkan statusnya menjadi jalan nasional pada 2016 silam sudah cukup terencana dengan baik oleh Satker Serang-Cilegon. “Kondisi kualitas jalan ruas Ciracas menurun, di antaranya karena pengendalian mobil yang bertonase melebihi kapasitas masih belum optimal,” katanya.
Oleh karenanya, politikus PKS ini menilai perlu ada peningkatan kualitas dengan jalan betonisasi. Selain itu, perlu juga dilakukan pelebaran jalan. “Ini agar ruas jalan ini mampu menahan beban lalu lintas yang semakin padat,” katanya.
Menurutnya, meski kewenangan jalan tersebut langsung berada di pemerintah pusat, pembebasan lahannya masih menjadi tanggung jawab Pemprov. “Ketentuan sekarang pelebaran jalan pelaksanaan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab Pemprov karena hal itu segera menjadi prioritas untuk diprioritaskan,” katanya.
Oleh karenanya, Najib menyarankan kepada Pemprov dan pemerintah pusat agar melakukan koordinasi dalam penanganannya. “Sekarang tinggal tingkatkan koordinasi Pemprov dan satker/balai besar dan rencanakan bersama untuk pembangunannya sehingga bisa segera diperbaiki,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah mengatakan, masalah Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, bukan hanya karena konstruksi jalannya yang kurang baik. Penunjang seperti drainase dan ukuran kendaraan yang lewat juga menjadi bagian yang memperparah kondisi jalan. “Jalan Lingkar Selatan atau dikenal Ciracas itu tidak hanya kurang matangnya di sisi konstruksi jalannya, yang kedua adalah tidak ada ukuran tonase kendaraan yang lewat di situ,” katanya.
Posisi jalan yang masih hanya beralaskan aspal hotmix tidak bisa menahan beban kendaraan yang melebihi tonase. Terlebih, di musim hujan seperti ini. “Hotmix ini kan musuhnya air. Persoalannya, air itu bisa mengendap ke situ atau tidak tersalurkan karena drainase di sekitar jalan juga tidak ada,” sambung Asep.
Oleh karenanya, rehabilitasi atau pemeliharaan yang dilakukan pihak terkait akan percuma selama penunjang jalan tidak diperhatikan secara keseluruhan. “Satker kan orang-orang yang paham membuat jalan yang benar, sehebat apa pun satker membuat jalan yang bagus tanpa ditunjang oleh drainase yang memadai, ya akan rusak,” katanya.
Selain betonisasi dan perbaikan drainase sepanjang Jalan Tb Suwandi itu, Ketua DPD PDIP Banten ini menyarankan agar semua pihak terkait ikut berkontribusi. Satker melakukan betonisasi jalan dan perbaikan drainase, Dinas Perhubungan berwenang juga mengatur lalu lintasnya agar tidak ada kendaraan yang muatan berlebih. “Selama kepentingan jalan tidak terpenuhi, ya selamanya akan seperti itu,” katanya. (Supriyono/RBG)
