SERANG – Komisi V DPRD Banten menilai proses pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) masih belum maksimal. Hal itu dikarenakan, masih ditemukannya keterlambatan dalam proses pencairan dana BOSDA.
Hal itu terungkap dalam rapat panel antara Komisi V DPRD Banten dengan riga organisasi perangkat daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), dan Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Banten. Rapat tersebut digelar di ruang Komisi V DPRD Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (24/1).
Ditemui usai rapat, Wakil Ketua DPRD Banten yang juga koordinator Komisi V Adde Rosi Khoerunnisa mengatakan, ada beberapa persoalan yang muncul dalam rapat bersama Dindikbud, diantarnya persoalan BOSDA. Persoalannya, terkait tidak semua sekolah SMA/SMK yang mendapatkan BOSDA.
“Berdasarkan laporan yang kita dapat, ada sekolah yang operasionalnya tidak mencapai tiga tahun sebagaimana aturan yang ada tapi sudah dapat BOSDA. Sedangkan SMA belum (tiga tahun) belum dapat,” kata perempuan yang akrab disapa Aci itu.
Dijelaskan Aci, dalam rapat tersebut juga pihaknya menanyakan langsung kepada Dindikbud Banten. Dari jawaban yang diterimanya, mereka beralasan karena ada biaya praktek yang harus diberikan.
“Alasannya memang tidak realistis. Dan kita berfikiran jika status sekolah tidak persoalan karena sama-sama masyarakat Banten yang memiliki hak yang sama,” jelasnya.
Pihaknya juga meminta kepada Dindikbud agar toleransinya lebih ditingkatkan. “Agar bisa dikoordinasikan dengan Gubenur dan Wakil Gubernur untuk menangani permasalahan ini,” katanya.
Menurut Aci, pihaknya menginginkan, aturan harus dilaksanakan agar tidak berdampak pada hal-hal lain, termasuk pengkotak-kotakan.
“Artinya tidak aturan yang dilabrak. Tapi cara lain dengan alokasi bantuan agar tidak menyalahi aturan,” ujarnya.
Sementara, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, OPD terkait harus menjadikan masalah keterlambatan penyaluran BOSDA sebagai hal yang penting. Ia menilai, tidak ada siswa yang mau memilih sekolah negeri atau swasta dengan alasan definitif.
“Karena memang sudah mah tidak masuk negeri, dan masuk swasta. Udah itu sekolahnya tidak dapet BOSDA dengan alasan yayasan dan baru beroperasi sekian-sekian,” kata Fitron.
Ia juga meminta kepada Dindikbud agar tidak menganggap persoalan BOSDA menjadi persoalan sepele.
“Ini menyangkut anak-anak kita yang sekolah dan menjadi tanggungjawab kita. Jangan lantas mereka (sekolah-red) belum mencukupi persyaratan lantas tidak dicarikan (BOSDA) jalan keluarnya. Karena BOSDA untuk anak sekolah azas keadilan, dan ini tolong dibahas laporan kepada gubernur dan persoalan ini harus diselesaikan. Agar tidak menganaktirikan anak banten untuk sekolah,” ujarnya.
Menurutnya, Dindikbud harus segera mencari solusi. Ia juga berharap, ke depan permasalahan tersebut dapat diminalisir.
“BOSDA jangan tunggu 2019 mereka dapat. Dindik harus meminimalisir hambatan-hambatan teknis yang memperlambat pencairan BOSDA. Karean kita juga tahu ada kesulitan-kesulitan secara teknis,” ujar politis Golkar itu.
Terpisah, menanggapi proses pencairan BOSDA, Kepala Dindikbud Banten E. Kosasih Samanhudi mengatakan, terkait pencairan dana BOS dan BOSDA pada umumnya tidak ada masalah. Hanya saja, ia mengakui jika masa pencairan dana yang berbeda waktunya dikarenakan pengajuan dari sekolah yang sering terlambat.
“Jadi pencairan selama ini normal saja, masuk ke rekening sekolah, kalau honor guru masuk ke rekeningnya. Adapun perbedaan waktu pencairan itu tergantung pengajuan dari sekolah, kalau soal lambatnya masuk rekening tergantung bank juga,” kata Kosasih.
Kosasih memastikan, proses pencairan dana BOS daei Dindikbud tidak ada masalah. Ia mengungkapkan, seluruh sekolah tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, seluruhnya mendapatkan dana BOS dan BOSDA.
“Untuk saat ini jumlah SMK yang mendapat bantuan totalnya 653 sekolah, dan 75 sekolah diantaranya merupakan sekolah negeri. Untuk SMA itu yang negeri ada 125 kalau swastanya saya ngga hafal nanti tanyakan langsung ke Kabidnya,” ujarnya.
Dijelaskan Kosasih, pencairan dan BOS tidak mudah. Hal itu lantaran pihak sekolah harus membuat SPJ terkait peruntukan dana baik BOS ataupun BOSDA.
“Makanya saya tegaskan, itu tergantung kecepatan sekolah mengajukan ke kami (Dindikbud). Mereka nantinya meng SPJ-kan dana itu, tidak mudah mempertanggungjawabkan itu (dana), ini kan menyangkut dana,” jelasnya.
Menurut Kosasih, dalam praktiknya, penyaluran dana BOS bukan cuma tugas Dindikbud. Akan tetapi, dalam prosesnya pihaknya membutuhkan instansi lain.
“Dindik ini kan cuma mengajukan, nanti yang mencairkan itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku BLUD. Kita lihat seberapa cepat keluar SP2D nya, setelah itu baru nanti di salurkan lewat Bank. Dan terakhir masuk rekening, tergantung rekeningnya kalau di luar itu (Bank Banten) maka ada proses clearing,” ujarnya, seraya mengatakan jika dalam proses pencairan dana BOS harus ada sinergitas antara Dindikbud dengan sekolah. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
