SERANG – Eli Mulyadi angkat bicara terkait pernyataan ancaman dilakukan pergantian antar waktu (PAW) kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dari Partai Hanura yang tidak mematuhi keputusan DPP Partai Hanura kepemimpinan Oesman Sapta Oda.
Pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten tersebut mengaku mempersilahkan Ahmad Subadri untuk melakukan hal tersebut. Namun jangan berharap tidak mendapatkan perlawanan dari pihaknya.
“Silahkan kalau pak Badri mau melakukan langkah itu, kamipun tidak akan tinggal diam. Gerbong kami ini, bahwa anggota DPRD tugas kami untuk mengamankan sampai akhir masa tugas dewan dan tidak semudah itu,” kepada awak media, Senin (5/2).
Menurut Eli, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan PAW, terlebih saat ini proses hukum terkait dualisme kepemimpinan di DPP Partai Hanura tersebut sedang berlangsung.
Dengan adanya persoalan itu, Partai Hanura Banten kubu Ahmad Subadri tidak bisa begitu saja melakukan PAW. “Langakh itu tidak bisa dilakuan sampai proses hukum selesai. Saya yakin temen-teman di DPRD pun faham tentang langkah itu,” katanya.
Karena itu, Eli berharap Subadri sebagai orang bijak dan matang dalam berpolitik tidak melakukan manufer tekanan-tekanan. “Biarkan kami anggota dewan bekerja secara nyaman, tenang. Karena pertanggungjawaban kami kepada masyarakat,” ujarnya.
Kader Partai Hanura lainnya yang juga menjadi anggota DPRD Provinsi Banten Rano Alfath menjelaskan, ada tiga hal yang diperhatikan sebelum melakukan PAW. Pertama, orang yang bersangkutan meninggal dunia, kedua mengundurkan diri sebagai anggota DPRD atau sebagai kader partai, dan terakhir yaitu terjerat persoalan hukum.
“Kami tidak melakukan apapun,” kata Rano.
Rano meyakini seluruh anggota DPRD termasuk kubu Subadri memahami hal tersebut. Terlebih ada proses hukum yang masih berlangsung.
Sebelumnya, diberitakan Radar Banten Online, setelah mendapatkan surat keputusan dari DPP Partai Hanura kepemimpinan Oesman Sapta Oda sebagai Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Banten menggantikan Eli Mulyadi, Ahmad Subadri mengaku sudah mempersiapkan sejumlah langkah. Salah satunya terkait kepengurusan partai.
Bukan hanya di DPD Partai Hanura Provinsi Banten saja, namun juga pada komposisi fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten.
Dalam keterangan pers, Kamis (25/1) di Hotel Ledian, Subadri menjelaskan, untuk anggota fraksi yang loyal terhadap keputusan partai maka akan dipertahankan. Kecuali yang melakukan langkah-langkah yang melanggar ketentuan partai.
“Itupun ada proses kita tidak akan sembrono dalam mengambil keputusan, kita akan konsultasi ke DPP karena prinsipnya kita ingin partai ini damai,” kata Subadri.
Namun lanjut Subadri, jika terbukti tidak menurut terhadap keputusan partai alias membangkang, maka partai tidak akan segan untuk mencopot kader tersebut dari jabatan anggota DPRD Provinsi Banten.
“Kalau jelas membangkang kita akan lakukan tindakan, tindakan itu kan ada peringatan baik lisan maupun tertulis sampai ada ujungnya ternyata yang bersangkutan tidak patuh terhadap partai tentu yah sanksi terberatnya dicopot dari anggota fraksi, saya rasa itu berlaku di seluruh partai,” paparnya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
