SERANG – Tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten mencapai Rp 700 miliar. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Ranta Soeharta di kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (13/2).
Ranta menjelaskan, tunggakan tersebut harus bisa diatasi untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak.
“Kalau kita maksimalkan lumayan. Bagaimana caranya, untuk penyemangat bisa pak Opar dengan desa dengan camat. Saya kira bisa, kita masukan ke aturannya, sekarangkan harus hati-hati,” kata Ranta.
Menurut Ranta, usulan kerjasama dengan aparat desa untuk mempermudah Bapenda menarik tunggakan pajak tersebut. “Bila perlu, berikan insentif untak desanya, ini bila perlu yah,” kata Ranta.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sopari menjelaskan, target pendapatan tahun 2018 mencapai Rp 10,365 triliun. Paling besar sumber berasal dari pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sisanya dari dana perimbangan serta sejumlah sektor pendapatan lainnya.
Terkait tunggakan pajak kendaraan bermotor, Opar mengakui jumlahnya hampir mendekati angka Rp 700 milar. Karena itu, pihaknya telah melakukan sejumlah hal. Misalnya, penagihan dari pintu ke pintu, penagihan melalui kantor pos, melalui samsat keliling (samling), samsat bermotor (samtor).
“Soal desa, kita sudah, menggunakan petugas kesejahteraan sosial yang di Dinsos,” kata Opar.
Selain langkah-langka tersebut, Bapenda pun akan melakukan langkah mewajibkan pegawai Bapenda membawa 15 wajib pajak dalam sebulan. “Penghasilan PKB dan BBNKB kita masuk lima besar nasional loh,” katanya. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
