SERANG – Pendidikan adalah tangga sosial yang efektif untuk memberantas kemiskinan. Pemerintah Indonesia terus berupaya agar seluruh anak usia sekolah dipastikan dapat mengenyam pendidikan. Baik melalui jalur pendidikan formal melalui sekolah, dan jalur pendidikan nonformal melalui pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah dan anak tidak sekolah.
“Tugas dan tantangan besar buat kita, khususnya jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, untuk memastikan agar anak usia sekolah yang putus sekolah dan warga buta aksara bisa mengenyam pendidikan，guna masa depan mereka dan kesejahteraan Indonesia，” papar Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat，Kemendikbud， Harris Iskandar，saat membuka Rakornas PAUD dan Pendidikan Masyarakat Regional II di Hotel Marbella，Anyar， Banten，Selasa (20/2).
Harris memaparkan capaian Ditjen PAUD dan Dikmas yang dipimpinnya, serta memberikan arahan kepada 242 peserta Rakornas yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten dan Provinsi serta Kepala Balai PAUD dan Dikmas dari 14 Provinsi wilayah barat. Menurutnya， berdasarkan data BPS ada sekitar 4,1 juta anak usia sekolah yang putus sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Setiap tahun jumlah anak putus sekolah berkurang. Upaya kita harus total football dalam menarik kembali anak-anak putus sekolah agar kembali mengenyam pendidikan. Meningkatkan kreatifitas dan inovasi sesuai daerah dan budaya wilayah masing-masing, sehingga kita pastikan tidak ada anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan,” ujar Harris.
Berbagai kemudahan, kata Harris, sudah diberikan pemerintah mulai dari Kartu Indonesia Pintar，Bantuan operasional pendidikan hingga bidik misi untuk mahasiswa sebagai upaya agar anak bangsa benar-benar mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dari usia dini hingga usia sekolah 6-18 tahun.
“Mulai anak usia dini hingga anak usia sekolah 6-18 tahun harus mendapatkan pendidikan. Tugas kita di jajaran Ditjen PAUD dan Dikmas untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah agar kembali mengeyam pendidikan，” ujarnya.
Harris juga mengingatkan jajarannya untuk menjalankan program dan anggaran dengan efisien dan transparan. Sebagaimana dilakukan BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang berhasil menjadi wilayah bebas korupsi (WBK) dan mendapat pengakuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb).
“BP PAUD dan Dikmas Jawa Timur yang meraih WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dari Kemenpanrb menjadi inspirasi dan motivasi daerah dan balai lain untuk melakukan hal yang sama dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program，” harap Harris.
Rakornas Regional II Wilayah Barat ini digelar empat hari 20-24 Februari diikuti peserta dari 14 provinsi， di antaranya Lampung， Banten， Jawa Barat， Jawa Tengah，Yogyakarta， Kalimantan Barat， Kalimantan Selatan， Kalimantan Tengah， Kalimantan Utara， Kalimantan Timur， Gorontalo，Sulawesi Tenggara， Sulawesi Barat， Sulawesi Tengah.
“Rakornas ini sebagai upaya kita menyatukan langkah， menyinkronkan program dan menyosialisasikan kebijakan Ditjen PAUD dan Dikmas. Sehingga tercapai program yang efektif dan efisien serta bermanfaat bagi masyarakat dan demi kemajuan Indonesia，” pungkas Harris. (Bayu Mulyana/coffeandchococake@gmail.com)
