SERANG – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten menyayangkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun anggaran 2018.
Menurut Kepala Bappeda Banten Hudaya Latuconsina, penyaluran dana BOS triwulan I (Januari-Maret) mengalami keterlambatan, akibat Dindikbud tidak melaksanakan Surat Edaran (SE) Mendagri yang meminta kepala sekolah dijadikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). “Triwulan I, Dindikbud tidak mau melaksanakan SE Mendagri. Sekarang untuk triwulan II (April-Juni) Dindikbud tiba-tiba minta kepala sekolah dijadikan KPA. Ini kan repot, dan sudah terlambat. Kita harus merubah kode rekening dan sebagainya,” ujar Hudaya kepada Radar Banten, kemarin.
SE Mendagri, lanjut Hudaya, sudah ada sejak Desember 2017. Harusnya penunjukan kepala sekolah sebagai KPA dilakukan sejak triwulan I. SE itu kan tujuannya agar semua kegiatan belanja langsung untuk sekolah negeri, belanjanya dilakukan pihak sekolah bukan oleh Dindikbud. “Babak belur kalau dilakukan pergantian mekanisme penyaluran dana BOS pada triwulan II. Sekarang kan kita lagi menyusun RKPD 2019. RKA bahkan sebentar lagi,” urainya.
“Kami sarankan sih, kalau mau diganti mekanismenya di anggaran perubahan saja (triwulan IV), sebab kalau dipaksakan sekarang juga bukan solusi. Akan tetap mengalami keterlambatan,” sambung Hudaya.
Polemik soal penyaluran dana BOS pada triwulan I, langsung ditanggapi Gubernur Banten Wahidin Halim. Ia mengatakan, untuk mencegah keterlambatan penyaluran dana BOS triwulan II, Pemprov akan melakukan perubahan mekanisme penyaluran dana BOS, yaitu KPA adalah kepala sekolah. “Triwulan I Dindikbud Banten jadi KPA, ini yang menyebabkan keterlambatan,” kata Gubernur yang akrab disapa WH ini.
WH pun meminta kepada Dindikbud Banten untuk teliti dan tidak kembali mengulangi kesalahan. Dan segera koordinasi dengan Bappeda. “Dana BOS dan BOSDA ini sangat ditunggu oleh sekolah, jangan sampai penyalurannya telat karena persoalan administrasi,” tegasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Manajemen BOS Dindikbud Banten Rudi Prihadi menjelaskan, proses penyaluran dana BOS dari pusat ke daerah memakan waktu satu minggu setelah dana BOS masuk ke kas daerah dari kas pemerintah pusat. “Penyaluran BOS triwulan dua lebih mudah jika dibandingkan BOS triwulan satu. Karena data penerima dana BOS tahap II sama dengan data penerima dana BOS tahap pertama,” ujarnya.
Sebelumnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) BOSDA SMK, Teguh Renggayana menjelaskan, dana BOSDA dianggarkan Pemprov Banten agar sekolah tidak memungut biaya dari orangtua siswa. Dua sumber biaya sekolah itu dipenuhi dari dana BOS Pusat dengan besaran Rp1,4 juta per murid per tahun. BOS Pusat itu hanya digunakan untuk 13 item yang sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Sedangkan Bosda sebesar Rp2,4 juta per murid per tahun. Bosda ini diperuntukan biaya pegawai non-ASN, barang jasa dan belanja modal. “Jadi setiap murid mendapatkan total biaya dari BOS Pusat dan Bosda Rp4,2 juta per tahun,” ungkapnya.
Kepala Dindikbud Banten Engkos Kosasih Samanhudi menjamin keterlambatan tidak akan terulang pada Triwulan II (April-Juni). Sebab pihaknya akan menunjuk kepala sekolah jadi KPA. “Sesuai perintah Gubernur, mudah-mudahan regulasi sudah siap bulan ini juga. Kalau untuk pencairannya nanti akan melalui rekening sekolah, itu kalau negeri dan anggarannya melalui belanja langsung. Tapi untuk SD, SMP, SMA/SMK swasta lewat bantuan tunai langsung (BTL) yang bersumber dari anggaran belanja tidak langsung,” kata Engkos.
Ia mengungkapkan, semua sekolah tingkat SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, seluruhnya mendapatkan dana BOS dan BOSDA. “Untuk saat ini jumlah SMK yang mendapat bantuan totalnya 653 sekolah, dan 75 sekolah diantaranya merupakan sekolah negeri. Untuk SMA itu yang negeri ada 125, kalau swastanya saya ngga hafal nanti tanyakan langsung ke Kabidnya,” tuturnya. (Deni S/RBG)
