SERANG – Keluarga besar Dzuriyat Sultan Maulana Yusuf menolak halaman makam Sultan Banten itu dijadikan tempat deklarasi gerakan #2019GantiPresiden. Mereka meminta agar panitia memindahkan deklarasi dari lokasi tersebut.
Penolakan mereka lakukan dengan menggelar unjuk rasa di salah satu cagar budaya yang terletak di Desa Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Rabu (8/8). “Kami menolak deklarasi #2019GantiPresiden. Kami tidak beri izin, ini tempat suci, ini tempat ziarah,” kata perwakilan dzuriyat, Tb Hasanudin yang mendapat kesempatan orasi pertama.
Tb Syukron Makmun menyampaikan orasi yang sama. Menurutnya, lokasi Makam Maulana Yusuf sebagai tempat sakral. Pihaknya hanya mengizinkan penggunaan lokasi tersebut dalam kegiatan sosial dan keagamaan. “Kalau acara agama silakan. Tapi kalau acara politik tidak. Jangan bawa-bawa ke politik,” serunya.
Keberatan tersebut juga karena pihak Dzuriyat Kasunyatan menilai lokasi itu milik semua umat Islam. “Ini makam waliallah seorang Sultan Banten. Ulama yang notabenenya mempersatukan umat bukan untuk kegiatan politik 2019 ganti presiden,” tambah Tubagus Yusuf Mubarok.
Ia meminta para panitia deklarasi menghormati tanah leluhur mereka. Deklarasi #2019GantiPresiden dinilai sebagai gerakan nafsu politik mencari kekuasan dan memecah belah bumi Banten. “Sadar dan hormati yang mau deklarasi di tanah eyang kami, jangan paksakan nafsu politik dan kekuasaan, sensasi untuk memecah bumi Banten. Kami keturunan Maulana Yusuf tidak ingin diganggu keutuhan kami yang mengatasnamakan apa pun,” katanya.
Perwakilan Persatuan Trah Keturunan Kesultanan (Patrah Banten) Banten Iwan Kurtubi meminta agar panitia deklarasi #2019GantiPresiden memaklumi permintaan para dzuriyat dan membatalkan deklarasi di lokasi tersebut. “Kami terhormat wilayah ini jadi tempat deklarasi, tapi kami tidak setuju dijadikan alat politik,” ujarnya.
Setelah hampir satu jam melakukan orasi bergantian, aksi yang diikuti sekira 50 orang membacakan pernyataan sikap penolakannya. Sikap itu berisi tiga poin. Pertama, keluarga besar dzuriyat menolak kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden. Kedua, pihaknya tidak pernah memberikan izin untuk kegiatan deklarasi di tempat religi. Ketiga, pihaknya tidak ingin ada warga di luar Kasunyatan membuat gaduh di lingkungan makam Kasunyatan.
UPAYA MENJEGAL
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia #Deklarasi2019GantiPresiden di Banten Syudrajat Syahrudin menduga aksi sejumlah dzuriyat itu menjadi bukti ada pihak yang tidak menghendaki deklarasi digelar. “Jadi saya menduga bukan persoalan tempat yang dipermasalahkan. Tapi ada upaya pihak tertentu yang terus menerus berusaha agar acara kami gagal,” katanya.
“Hemat saya tidak ada tanah sejengkal pun di Provinsi Banten bagi para pegiat tagar 2019GantiPresiden untuk berdeklarasi. Terima kasih telah terus menerus menekan kami, dengan begitu kami semakin terasah, solid dan militan,” sambung pria yang akrab disapa Ajat ini.
Ia mengatakan, akan terus menyuarakan hak konstitusional pegiat dan relawan yang tergabung dalam gerakan #2019GantiPresiden. “Kami yakin gerakan ini tidak melanggar undang-undang dan ketentuan apa pun di republik ini. Publik juga dapat menilai siapa pengurus kenadziran yang sah dan siapa yang mengaku-ngaku demi kepuasan syahwat politiknya,” cetus Ajat.
Senada dikatakan Humas Panitia Deklarasi #2019GantiPresiden di Banten Khoirul Umam. Menurutnya, pendapat di muka umum itu hak azasi manusia dan dilindungi undang-undang. “Bahkan, declaration of human right menjamin hal itu,” katanya.
Ia memaparkan, waktu mengajukan izin memakai Alun-alun Barat Kota Serang tidak diizinkan dengan alasan ada pawai api Asian Games. Pihaknya memaklumi dan menghargai sehingga pindah di lapangan parkir Kasunyatan. “Alhamdulillah diberi izin pengurus kenadziran dan ketua RT RW setempat. Tapi ternyata ada pihak lain yang juga yang menolak agar tidak digelar jadi sesungguhnya bukan soal tempat,” katanya.
Namun, lanjut Umam, ada pihak lain yang berbeda pandangan politik dengan pihaknya dan mencoba menjegal berlangsungnya acara deklarasi #2019GantiPresiden di Banten. “Kami berharap pandangan perbedaan pada soal politik adalah kekayaan khasanah bangsa ini yang harus dijaga karena itu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Jangan nodai demokrasi kita dengan cara-cara antidemokrasi seperti itu, siapa pun orangnya,” tegas Umam.
Terkait permintaan dzuriyat untuk memindahkan deklarasi tersebut, Umam mengaku, pihaknya masih sesuai dengan kesepakatan panitia deklarasi #2019GantiPresiden. “Tempat sudah final di lapangan parkir Kasunyatan, tidak ada pemindahan tempat,” ucap Umam. (Supriyono/RBG)
