CILEGON – Sebanyak 5.678 keluarga di Kota Cilegon penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI). Penyaluran bantuan sosial (bansos) nontunai ini dilakukan secara simbolis di halaman rumah dinas (rumdin) walikota Cilegon, Kamis (30/8) pagi.
Pada acara tersebut, hadir anggota Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Direktur Jenderal (Dirjen) Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Edi Suharto, Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kemensos RI Rachmat Koesnadi, Ketua DPRD Cilegon Fakih Usman, dan Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi.
Ditemui usai acara, Plt Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, Pemkot Cilegon melalui Dinas Sosial (Dinsos) juga memiliki program sosial untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Cilegon. “Kami punya program penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, yaitu program jaminan sosial Cilegon mandiri (JSCM) yang merupakan program bantuan sosial. Program penanganan fakir miskin ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Cilegon dalam mengemban amanat undang-undang, yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan sosial,” kata Edi, kemarin.
Program JSCM, lanjutnya, merupakan bentuk sinergisme dengan program pemerintah pusat. Berbagai macam program penanganan fakir miskin, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif yang sasarannya perseorangan maupun kelompok. “Program JSCM merupakan pendampingan program pemerintah pusat. JSCM merupakan salah satu program Pemkot Cilegon berupa bansos bersyarat yang diberikan kepada keluarga dari masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang teregister dalam basis data terpadu program kesejahteraan sosial untuk menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan,” imbuhnya.
Program JSCM terbukti mampu menurunkan angka fakir miskin di Kota Cilegon. “Berdasarkan basis data terpadu, jumlah fakir miskin di Kota Cilegon mengalami penurunan menjadi 8.926 RTS (rumah tangga sasaran) yang sebelumnya ada di atas 10 ribuan. Ini sebuah prestasi yang harus ditingkatkan. Sinergi program dengan pemerintah pusat juga harus semakin ditingkatkan,” terang Edi.
Di samping JSCM, Pemkot Cilegon juga menggulirkan program santunan kematian, bantuan pemakaman bagi anak dalam LKSA, dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH). “Fakir miskin yang tergolong produktif juga diberdayakan melalui usaha ekonomi produktif (UEP). Yaitu, dengan cara pemberian bantuan stimulan modal usaha, aksesibilitas pengembangan usaha yang dimiliki, dan membangun kemandirian usaha,” beber Edi.
Pada kesempatan tersebut, Pemkot Cilegon mengapresiasi pemerintah pusat atas penyaluran bansos nontunai PKH bagi masyarakat Kota Cilegon. “Besar harapan kami ke depan lebih banyak lagi program pemerintah pusat yang digulirkan ke Cilegon sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon dapat tercapai secara menyeluruh,” tandasnya.
Sementara itu, Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI Edi Suharto mengapresiasi langkah dan program yang dimiliki Kota Cilegon dalam upaya mengentaskan kemiskin di wilayahnya. “Setiap daerah pasti punya program masing-masing dalam upaya mengatasi kemiskinan. Apa yang dimiliki Cilegon dengan program JSCM sangat bermanfaat dan memberi dampak besar bagi masyarakat. Tentunya butuh sinergi antara pusat dan daerah untuk mengentaskan kemiskinan,” ucapnya.
Selain peran pemerintah pusat dan daerah, yang tidak kalah pentingnya adalah peran masyarakat untuk terbebas dari kemiskinan. “Diharapkan, para penerima manfaat program bantuan pemerintah ini senantiasa mempunyai semangat untuk selalu berusaha mengembangkan potensinya dan tekad serta kemauan untuk berubah menjadi bagian dari masyarakat yang berdaya guna,” tutup Dirjen. (Andre AP/RBG)
