PULOAMPEL – Warga yang tinggal di sekitar Gunung Gede dan Gunung Merdeka di kawasan Bojonegara dan Puloampel, Kabupaten Serang, menolak adanya aktivitas perluasan pertambangan hingga mencapai seluas 196 hektare. Perluasan pertambangan tersebut dilakukan oleh PT Alfa Granitama yang ada di Kecamatan Puloampel. Warga memperkirakan luasan tersebut akan menggunduli Gunung Gede dan Gunung Merdeka.
Pantauan Radar Banten, Rabu (10/10), di atas Gunung Merdeka terlihat perluasan pertambangan oleh perusahaan sudah mencapai kaki gunung. Alat berat berupa ekskavator terus melakukan pekerjaan. Breaker yang terpasang pada alat berat terus terdengar memecahkan gundukan batu besar, kendaraan kontainer pengangkut batu berlalu lalang di lokasi pertambangan. Tidak hanya itu, mesin penghancur batu terus beroperasi di tengah-tengah lahan dengan luas ratusan hektare.
Informasi yang dihimpun Radar Banten, warga yang menolak dari empat desa di dua kecamatan, yakni Desa Sumuranja, Desa Banyuwangi, dan Desa Puloampel (Kecamatan Puloampel) dan Desa Pengarengan (Kecamatan Bojonegara). Pada 23 Juli, PT Alfa Granitama yang didampingi tim dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang melakukan konsultasi publik studi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) kepada masyarakat di kantor Kecamatan Puloampel.
Al Hasbi, warga Desa Sumuranja, mengatakan bahwa dirinya bersama masyarakat lainnya menolak keras perluasan pertambangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang ada di Kecamatan Puloampel. Itu lantaran perluasan pertambangan itu disinyalir akan menghabiskan Gunung Gede dan Gunung Merdeka. “Kami masyarakat sangat menolak keras adanya perluasan pertambangan,” kata pria yang biasa disapa Ebi Salam kepada Radar Banten saat ditemui di depan rumahnya, Rabu (10/10).
Kata dia, dirinya bersama dengan masyarakat lainnya mengkhawatirkan Gunung Gede dan Gunung Merdeka akan habis jika adanya perluasan pertambangan. Akibatnya, kerusakan alam di wilayah Kecamatan Puloampel semakin parah terutama pada dua gunung tersebut. “Diibaratkan, Gunung Gede dan Gunung Merdeka itu adalah pagar kita (masyarakat-red) kalau pagarnya sudah dihancurkan, bencana pasti datang,” katanya.
Dikatakan Ebi, masyarakat yang melakukan penolakan tidak hanya dari Desa Sumuranja, tetapi juga empat desa yang ada di dua kecamatan, yakni Desa Banyuwangi dan Desa Puloampel (Kecamatan Puloampel) serta Desa Pengarengan (Kecamatan Bojonegara). “Kami sudah melakukan upaya langkah-langkah seperti melakukan penggalangan tanda tangan dan rapat koordinasi di kantor Kecamatan Bojonegara,” ujarnya.
Ia membeberkan, perluasan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan saat ini sudah mencapai kaki Gunung Merdeka. Hal itu baru diketahui beberapa waktu lalu oleh pihaknya bersama masyarakat lainnya. Saat ini perusahaan pertambangan sudah mengantongi izin untuk melakukan penambangan di lahan seluas 154 hektare. “Kami baru tahu itu pada saat kami ke DLHK Provinsi Banten. Sekarang mau tambah lagi seluas 196 hektare, habislah gunung kita,” ucapnya.
Pihaknya akan melakukan upaya-upaya permohonan kepada dinas terkait, baik di provinsi maupun Kabupaten Serang. Ia mengancam, jika aspirasi masyarakatnya tidak diindahkan oleh dinas terkait, masyarakat akan melakukan penghentian paksa terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan perusahaan. “Butuh berapa massa, kami akan kerahkan jika pendapat kita tidak diindahkan,” kecamnya.
Sementara itu, Camat Puloampel Encep B Sumantri mengatakan, pihaknya dalam hal ini tidak bisa memihak pada siapa pun, baik masyarakat maaupun perusahaan lantaran dirinya hanya sebatas camat yang tidak memiliki kebijakan. “Tidak ada kewenangan menolak dan tidak ada kewenangan mengiyakan,” katanya.
Dikatakan Encep, masyarakat yang melakukan penolakan terhadap perusahaan yang melakukan perluasaan pertambangan bukan sekarang. Akan tetapi nanti saat adanya konsultasi publik tentang amdal yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan dinas terkait. “Nah, di situ ada jika masyarakat menolak perluasan pertambangan, mangga (silakan),” katanya.
Encep mengatakan, perusahaan yang akan melakukan perluasaan pertambangan harus memiliki dasar yang kuat. Begitu pun dengan masyarakat yang melakukan penolakan. “Kecamatan hanya sebatas memfasilitasi saja,” katanya.
Terkait dengan sosialisasi konsultasi publik soal amdal, pihaknya sampai saat ini belum menerima laporan dari pihak mana pun. “Belum ada dari pihak mana pun,” tandasnya.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris PT Alfa Granitama Diana mengaku tidak bisa menjelaskan banyak terkait penolakan perluasan pertambangan oleh warga dari empat desa di dua kecamatan. “Kurang tahu ya karena saya mah cuma admin biasa sih. Tapi, saya juga sempat dengar sih beritanya, cuma saya tidak tahu lebih detail dan jelas,” katanya melalui sambungan telepon.
Kata dia, terkait konfirmasi ke PT Alfa Granitama dirinya menyarankan untuk mengunjungi kantornya di Kecamatan Puloampel. Namun, sebelumnya harus membuat janji terlebih dahulu dengan pimpinan perusahaan. “Nanti saya tanyakan dulu ke perusahaan, tapi saya tidak bisa janji ya,” tandasnya. (Adi/RBG)
