SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim tidak menggubris tuntutan serikat buruh se-Banten, yang menginginkan kenaikan UMK 2019 sebesar 9,17 persen. Wahidin tetap mengacu PP 78 tentang Pengupahan dalam menetapkan UMK 2019.
Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten Nomor 561/Kep.318-Huk/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2019. Wahidin menetapkan UMK di delapan kabupaten kota naik 8,03 persen.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Alhamidi mengungkapkan, SK Gubernur tentang penetapan UMK 2019 telah disampaikan ke Kementerian Tenaga Kerja, dan salinannya telah disampaikan ke Disnaker kabupaten kota, Serikat Buruh serta Asosiasi Pengusaha di Banten. “Penetapan UMK 2019 telah dilakukan tepat waktu. Hari ini (kemarin) Gubernur telah menandatangani SK tentang UMK 2019 tertanggal 21 November, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2019. Kita harap semua pihak legawa, dapat menerima keputusan pemerintah,” kata Alhamidi kepada wartawan di Kantor Disnakertrans Banten, Rabu (21/11).
Dijelaskan Alhamidi, penetapan UMK 2019 sudah berdasarkan rapat bersama unsur pemerintah, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan akademisi. Selain itu, kenaikan UMK yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. “Tingginya UMK atau setinggi apa pun upah buruh, bagi pemerintah sebenarnya tidak jadi masalah, asalkan diimbangi dengan produktivitas perusahaannya yang tinggi, sebab perusahaan tidak mau bayar upah melebihi produktivitasnya,” ungkapnya.
“Jadi persoalan upah harus diatur oleh pemerintah, agar perusahaan di Banten tidak lari dan memilih mendirikan pabrik di luar Banten, yang upahnya lebih rendah. Hal ini juga bisa memicu persoalan pengangguran di Banten yang semakin tinggi karena berkurangnya lapangan pekerjaan,” sambung Alhamidi.
Dengan keputusan Gubernur tersebut, Alhamidi meminta kepada semua pihak untuk dapat menerima hasil penetapan UMK 2019. Hal itu demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis. “Sesuai putusan Gubernur, UMK 2019 tertinggi untuk Kota Cilegon, dan terendah di Kabupaten Lebak,” ujarnya.
Kendati UMK 2019 telah diputuskan, lanjut Alhamidi, bagi perusahaan yang tidak mampu membayar UMK seperti yang telah ditetapkan, dapat mengajukan surat penangguhan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember 2018. “Jadi bisa ajukan penangguhan UMK ke Disnaker terhitung sejak ditetapkan UMK hingga 20 Desember 2018. Sehingga dapat dilakukan klarifikasi dan survei. Kita juga sudah menyiapakan tim khusus. Selain perusahaan yang usul penangguhan UMK disetujui Pemprov, seluruh perusahaan di Provinsi Banten wajib melaksanakannya mulai 1 Januari 2019,” jelasnya.
Terkait penolakan atau ketidakpuasan serikat buruh atas besaran kenaikan UMK 2019 sebesar 8,03 persen bukan 9,17 persen, Alhamidi mengaku hal itu sebuah dinamika biasa. “Gubernur dan bupati walikota se-Banten hanya menaati peraturan yang telah dibuat pemerintah pusat. Bukan tidak mendengar aspirasi buruh,” tuturnya.
Melalui rilis resmi Pemprov Banten, Gubernur Wahidin Banten mengungkapkan UMK 2019 yang telah ditetapkannya resmi berlaku mulai 1 Januari 2019. “Sudah saya tanda tangani, dan jumlahnya berbeda dari masing-masing kota dan kabupaten, sesuai PP 78,” kata Wahidin.
Kendati nilainya berbeda, Gubernur yang akrab disapa WH ini menegaskan, UMK masing-masing daerah mengalami kenaikan dengan presentase sama, yakni 8,03 persen dari nilai sebelumnya. “UMK yang saya tetapkan sudah sesuai dengan usulan masing-masing daerah, yang juga di dalamnya mempertimbangkan usulan dari buruh,” jelasnya.
WH berharap agar buruh di Banten dapat menerima keputusan terkait penetapan dan besaran UMK tersebut. “Saya berharap dengan ditetapkannya UMK 2019, teman-teman buruh bisa menerimanya, karena besaran tersebut merupakan keputusan yang telah diatur oleh pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, besaran kenaikan 8,03 persen seperti yang diinstruksikan pemerintah pusat merupakan jalan tengah sehingga semua pihak dapat memahami kondisi di Banten dengan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. “Kiranya teman-teman buruh juga bisa memahami kondisi Banten dengan tingkat pengangguran yang paling tinggi di Indonesia, dan pengusaha juga tetap betah di Banten untuk terus membuka lapangan pekerjaan,” tambahnya.
Terpisah, Sekretaris DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten Yudi Supriyadi menilai, keputusan Gubernur tidak sesuai dengan aspirasi buruh. Kendati begitu, pihaknya mengaku akan segera mengkaji isi SK Gubernur terlebih dahulu sebelum mengambil sikap.
“Sejak awal diterbitkannya PP 78, buruh di Indonesia menolaknya. Wajar bila keputusan Gubernur juga ditolak buruh sebab mengacu pada PP 78. Kami secepatnya melakukan koordinasi dengan semua serikat pekerja di Banten untuk merespons keputusan Gubernur,” ujarnya.
Yudi menambahkan, kendati kecewa dengan keputusan Gubernur, tetapi buruh di Banten akan tetap menghormatinya dengan berbagai syarat. “Minimal Pak Gubernur bersedia menemui buruh untuk menjelaskan keputusannya itu. Jangan sampai menghindar saat buruh mau mengadukan nasibnya. Jika Gubernur terus menghindar, bisa jadi kami melakukan unjukrasa kembali menuntut UMK 2019 direvisi,” tegasnya. (Deni S/RBG)
