SERANG – Mantan kepala ruangan Instalasi Forensik RS dr Dradjat Prawiranegara Amran menganggap biasa penarikan biaya pelayanan jenazah korban bencana tsunami Selat Sunda. Pungutan itu untuk mengganti biaya pembelian formalin dan alat pemulasaran jenazah.
“Karena barang tidak ada (tersedia di RS-red) saya anggap lumrah (penarikan uang-red). Saya waktu itu tidak berpikir panjang,” ungkap Amran di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (29/7).
Amran menjadi saksi untuk tiga terdakwa perkara dugaan pungutan liar (pungli) pelayanan jenazah di RS dr Dradjat Prawiranegara Serang. Yakni, pegawai RS dr Dradjat Prawiranegara Serang Tb Fathullah, pegawai CV Nauval Zaidan (NZ) Budiyanto dan Indra Juniar Maulana.
“Itu barang (formalin-red) dari luar, saya kira tidak ada masalah (pungutan-red),” ucap Amran di hadapan majelis hakim yang diketuai M Ramdes.
Amran menuturkan, pungutan uang itu berawal ketika pihak keluarga korban tsunami meminta bantuan agar merawat jenazah korban. “Itu Fathullah yang berhubungan langsung dengan keluarga korban. Jadi minta bantuan, saya sudah lapor (Kepala IKFM RS dr Dradjat Prawiranegara dokter Budi Suhendar-red). Instruksi dokter Budi untuk dibantu,” tutur Amran.
Amran kemudian memutuskan membeli obat-obatan dan alat yang dibutuhkan untuk pemulasaran jenazah. Dia beralasan obat dan alat medis tersebut tak tersedia di RS dr Dradjat Prawiranegara.
“Formalin itu dari rumah sakit. Sifatnya barang abis pakai untuk digunakan mayat tidak dikenal dan autopsi. Jadi, terpaksa saya ngebon (utang-red) dulu,” kata Amran pada sidang yang dihadiri oleh tim JPU Kejati Banten.
Saat dicecar JPU terkait pembayaran yang dilakukan di luar bagian keuangan, Amran berdalih lantaran di luar administrasi RS dr Dradjat Prawiranegara. “Karena saya berpikiran barang itu dari luar, ya barang itu harus bayar di luar,” kilah lelaki yang telah menjabat sebagai kepala Instalasi Forensik RS dr Dradjat Prawiranegara sejak 2010 itu.
Amran tak menepis terdapat kelebihan uang dari penggantian biaya pembelian obat dan alat medis. Uang itu, menurut Amran, telah diserahkan kepada dokter Budi untuk disetorkan ke RS dr Dradjat Prawiranegara.
“Disetorkan karena sudah (informasi pungli-red) viral di medsos,” cecar JPU Eka Nugraha.
“Belum Pak Jaksa,” jawab Amran.
Amran mengakui sempat mengusulkan agar sisa uang tersebut dibagikan untuk ketiga terdakwa, dokter Budi Suhendar dan untuk dirinya sendiri. Namun, usulan itu ditolak oleh dokter Budi.
“Itu atas usulan saya. Waktu itu di ruangan ada Mulyadi dan Fathullah. Ya, untuk pegangan dana operasional,” jelas Amran.
Sebelumnya, Amran mengaku, pegawai Instalasi Forensik tak mengetahui prosedur pembiayaan penanganan korban bencana. “Tidak tahu,” kata Amran menjawab pertanyaan ketua majelis hakim M Ramdes.
Amran juga mengatakan tidak mengetahui ada prosedur penanganan bencana khususnya terkait biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Termasuk soal Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2013. “Tidak tahu. Benar yang mulia kami tidak tahu, kalau forensik tidak tahu,” kilah Amran.
Dikatakan Amran, selama ini pengambilan jenazah di ruang forensik dikenakan biaya. Khususnya, permintaan keluarga atas pelayanan maksimal seperti pemulasaran, formalin, dan peti jenazah.
Amran mengaku, mengetahui korban tsunami digratiskan dari biaya pelayanan pada 29 Desember 2018 usai diperiksa penyidik.
“Saya tahu dari tanggal 29 Desember,” kata Amran.
Atas keterangan Amran, hakim anggota Yarna sempat menuding Amran berbohong. Sebab, RS dr Dradjat Prawiranegara pernah menangani pasien dengan status kejadian luar biasa (KLB) demam berdarah. “Saudara berbohong, pernah ada KLB DBD gratis,” tuding Yarna. (nda/ira)
