SERANG – Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten telah mengantongi calon tersangka kasus dugaan korupsi kerja sama operasi (KSO) PT Banten Global Development (BGD) dengan PT Surya Laba Sejati (SLS). Penetapan tersangka KSO tahun 2015 senilai Rp5,917 miliar tersebut rencananya akan diumumkan pekan depan usai gelar perkara.
“Minggu depan sudah ditetapkan (tersangka-red). Saat ini baru satu (calon tersangka-red),” kata Kepala Bagian (Kabag) Pengawasan dan Penyidikan (Wasidik) Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli Saputra dikonfirmasi Radar Banten, Rabu (31/7).
Namun, Dadang enggan membocorkan identitas calon tersangka tersebut kepada Radar Banten. Dia beralasan hal tersebut masih bersifat rahasia penyidik.
“Nanti (disebutkan-red) setelah gelar perkara. Mungkin hari Senin atau Selasa sudah ditetapkan (tersangka-red),” ucap Dadang.
Calon tersangka tersebut dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas KSO yang diduga fiktif tersebut. “Yang baru kelihatan saat ini memang baru satu orang. Mungkin satu dulu ditetapkan, tapi tidak menutup kemungkinan lebih dari satu, tergantung nanti hasil gelar perkara seperti apa,” kata Dadang.
Audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah didapatkan penyidik, Jumat (26/7). Nilai kerugian negara atas KSO tersebut mencapai Rp5,2 miliar. “Hasil auditnya sudah, kami sedang kaji berkasnya biar enggak salah,” tutur Dadang.
Kasus tersebut mulai diusut Polda Banten sejak September 2018. KSO tersebut untuk tambang batu bara di Bayah, Kabupaten Lebak. Kedua perusahaan tersebut menandatangi kontrak kerja sama dengan jangka waktu setahun atau berakhir pada 28 Oktober 2016. Namun, sampai berakhirnya kontrak, PT BGD tidak mendapatkan keuntungan. Bahkan, modal PT BGD senilai Rp5,917 miliar tak kunjung dikembalikan oleh PT SLS.
“KSO-nya diduga fiktif,” kata Kanit I Tipikor Subdit III Ditreskrimsus Polda Banten Komisaris Polisi (Kompol) Sukirno
Pemberian perjanjian modal kerja atau PPMK tersebut dinilai tidak sesuai aturan. Sebab, PT BGD selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak pada holding company dalam standar operasional prosedur (SOP)-nya tidak mengatur PPMK. Namun, direktur utama PT BGD saat itu Franklin P Nelwan tetap menyetujuinya.
Penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus tersebut. Mereka dimintai keterangan terkait KSO tersebut. “Sudah banyak yang kami periksa. Beberapa waktu yang lalu kami juga telah periksa pihak-pihak terkait, termasuk dari BGD,” ucap Sukirno.
Informasi yang diperoleh Radar Banten, barang bukti transfer uang telah disita penyidik terkait KSO tersebut. Seperti transfer PT BGD kepada PT SLS tertanggal 3 November 2015 senilai Rp1,420 miliar. Kemudian, bukti transfer pada 6 November 2015 senilai Rp1,7 miliar untuk biaya kapal. Lalu, bukti transfer kepada seorang berinisial IL senilai Rp1,5 miliar pada 24 November 2015.
Selain bukti transfer, penyidik juga menyita fotokopi legalisir anggaran dasar PT BGD dan fotokopi legalisir keputusan direksi PT BGD. “Barang bukti sudah diamankan,” tutur Sukirno. (mg05/air/ira)
