SERANG – Tiga tersangka kasus kerja sama operasi (KSO) penambangan emas fiktif PT Banten Global Development (BGD) dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Banten, Kamis (23/7) malam. Ketiganya adalah Mantan Direktur Utama PT BGD Ricky Tampinongkol, mantan Direktur PT BGD Franklin Paul Nelwan, dan Direktur PT Satria Lautan Biru (SLB) Ilham.
Penahanan terhadap tiga tersangka penambangan emas fiktif senilai Rp5,19 miliar itu dilakukan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21.
Proses penyerahan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka berlangsung di Kejati Banten pukul 14.00 WIB. Ketiganya diserahkan oleh tim penyidik Polda Banten yang diketuai Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya. Usai pemeriksaan berkas perkara di Kejati, ketiga tersangka dibawa ke Kejari Serang pukul 16.30 WIB.
Ketiga tersangka diperiksa di ruang pidana khusus (pidsus) Kejari Serang. Selain memeriksa ketiga tersangka, penuntut umum Kejati dan Kejari Serang juga memeriksa barang bukti termasuk menghitung uang Rp1,1 miliar yang disita dari kasus ini. Sekira pukul 20.40 WIB proses pemeriksaan rampung. Ketiganya langsung digelandang ke mobil tahanan untuk dibawa ke Mapolda Banten.
Kepala Kejari Serang Supardi mengatakan, penuntut umum melakukan penahanan ketiga tersangka untuk mempermudah proses persidangan. Pertimbangan lain karena ketiga tersanga dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan ancaman pidana di atas empat tahun.
“Berkas perkara dan barang bukti sudah diperiksa dan sudah dinyatakan lengkap. Kita lakukan penahanan di Rutan Polda Banten,” ujar Supardi didampingi Kasi Pidsus Kejari Serang Sulta Donna Sitohang dan Kasi Intel Kejari Serang Muhammad Usman.
Jaksa penuntut umum dalam waktu dekat akan menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Serang untuk diadili. “Setelah tahap dua ini kita segera limpahkan perkara ke pengadilan,” kata Supardi.
Supardi mengatakan, dalam perkara ini telah ada pengembalian uang sebesar Rp1,1 miliar. Uang tersebut disita dari tersangka Ilham dan Dirut PT BGD saat ini Fatoni. “Sudah ada pengembalian dari satu tersangka Rp1,1 miliar. Kita prioritaskan untuk pengembalian negara. Semoga nanti ada pengembalian lagi,” kata Supardi.
Pengembalian kerugian keuangan negara, lanjut Supardi, akan menjadi pertimbangan penuntut umum dalam tuntutannya. Oleh karena itu, total kerugian negara senilai Rp5,2 miliar diharapkan dibayarkan sehingga menjadi pemasukan negara. “Semoga nanti ada itikad baik untuk mengembalikan karena ini akan berakibat pada proses hukum ke depan,” ucap Supardi.
Seperti diketahui, kasus di BGD yang merupakan badan usaha milik Pemprov Banten bermula saat ditandatangani perjanjian peminjaman modal kerja (PPMK) pada Oktober 2015 antara direksi PT BGD dengan PT Surya Laba Sejati (SLS). Isi PPMK itu BGD menyetorkan modal kepada PT SLS dengan jangka waktu satu tahun.
Setelah PPMK ditandatangani, PT BGD menyetorkan Rp5,9 miliar ke rekening PT SLS untuk kegiatan penambangan emas. Oleh PT SLS dana dari PT BGD disetorkan kepada PT SLB untuk kepentingan penyewaan kapal senilai Rp1,7 miliar. Oktober 2016, kerja sama antara PT BGD dengan PT SLS berakhir. Namun PT SLS tidak menyetorkan keuntungan kepada PT BGD. Malah, modal milik PT BGD tidak dikembalikan PT SLS.
Belakangan diketahui kerja sama tidak dikerjakan oleh PT SLS. PT BGD sendiri tidak mengatur PPMK. Namun aturan tersebut dilabrak direksi PT BGD dengan dalih pengembangan usaha. “Ini kegiatannya fiktif, proyeknya fiktif. Nilainya Rp5,9 miliar,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya.
Doffie mengatakan, ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Direktur PT SLS Subianto Sutarno telah ditetapkan tersangka namun berkas perkaranya belum lengkap. “Kami masih melengkapi petunjuk jaksa, kalau sudah lengkap dari P-19. Maka akan kami kirim kembali, sambil menunggu hasil P-21 nya,” kata Doffie seraya mengatakan keempat tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, Kuasa hukum Dirut PT SLB Ilham, Kristiawanto membenarkan kliennya hanya menyewakan kapal untuk kegiatan penambangan emas. Ilham, kata dia, hanya diajak bekerja sama dengan PT SLS dan tidak terikat dengan PT BGD. “Iya hanya untuk menyewakan kapal. Perjanjiannya bukan dengan PT SLB,” kata Kristiawanto.
Proyek tersebut, kata Kristiawanto, belum berjalan karena proses perizinan belum selesai. “Tempatnya ada (lokasi tambang-red), tapi izinnya belum jadi, belum keluar,” tutur Kristiawanto. (mg05/alt)
