SERANG – Mantan Direktur PT Banten Global Development (BGD) Franklin Paul Nelwan diperiksa penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, Senin (11/11). Selain Franklin, penyidik turut memeriksa Direktur PT Surya Laba Sejati (SLS) Subiyanto. Keduanya diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan kerja sama operasi (KSO) fiktif PT BGD dengan PT SLS senilai Rp5,917 miliar. “Iya betul diperiksa. Pemeriksaan berlangsung Senin kemarin di Mapolda Banten,” kata Kabag Wassidik Ditreskrimsus Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Dadang Herli Saputra, Rabu (13/11).
Pemeriksaan terhadap Franklin dan Subiyanto tersebut untuk melengkapi berkas perkara KSO tahun 2015 tersebut. Saat disinggung mengenai pemeriksaan terhadap dua tersangka lain RS dan IL Dadang mengaku tidak mengetahuinya. “Kalau itu coba tanya ke penyidiknya langsung (terkait pemeriksaan IL dan RS-red),” kata Dadang.
Franklin, Subiyanto dan dua orang berinisial IL dan RS ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik pada awal Agustus 2019 lalu. Keempatnya dianggap paling bertanggungjawab terkait KSO yang merugikan negara lebih dari Rp5 miliar tersebut. “Kami menilai mereka berperan aktif (dalam dugaan tindak pidana-red),” ujar Dadang.
Diketahui KSO senilai Rp5,917 miliar tersebut diperuntukkan kegiatan usaha tambang batu bara di Bayah, Kabupaten Lebak. Kontrak kerja itu berlaku selama setahun atau berakhir pada 28 Oktober 2016. Hingga kontrak berakhir, modal PT BGD Rp5,917 miliar tak kunjung dikembalikan oleh PT SLS.
Selain itu, pemberian perjanjian modal kerja atau PPMK tersebut dinilai tidak sesuai aturan. Sebab, PT BGD selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten yang bergerak pada holding company dalam standar operasional prosedur (SOP)-nya tidak mengatur PPMK. Namun, Direktur Utama PT BGD saat itu Franklin P Nelwan tetap menyetujuinya.
Penyidik telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus tersebut. Mereka dimintai keterangan terkait KSO tersebut. Barang bukti transfer uang juga telah disita penyidik terkait KSO tersebut. Seperti transfer PT BGD kepada PT SLS tertanggal 3 November 2015 senilai Rp1,420 miliar. Kemudian, bukti transfer pada 6 November 2015 senilai Rp1,7 miliar untuk biaya kapal. Lalu, bukti transfer kepada seorang berinisial IL senilai Rp1,5 miliar pada 24 November 2015.
Selain bukti transfer, penyidik juga menyita fotokopi legalisasi anggaran dasar PT BGD dan fotokopi legalisasi keputusan direksi PT BGD. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kerugian keuangan negara akibat KSO itu mencapai Rp5,2 miliar. (mg05/nda/ags)
