SERANG – Kota Serang genap berusia 12 tahun hari ini (10/8). Banyak pekerjaan rumah (PR) untuk diselesaikan di bawah kepemimpinan Syafrudin dan Subadri Ushuludin.
Statusnya sebagai Ibukota Provinsi Banten, Kota Serang menjadi baromoter pembangunan. Namun, persoalan pada pelayanan dasar wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak bisa dipandang sebelah mata.
Data yang dihimpun Radar Banten, masih terdapat 500 orang buta aksara. Masalah lain di bidang pendidikan, terkait dengan angka putus sekolah SD dan SMP serta rata-rata lama sekolah yang masih 8,62 tahun. Lalu, rasio kelas untuk SD/sederajat yang masih belum memenuhi kelayakan.
Pada bidang kesehatan masih didapati angka kematian ibu sebanyak 24 kasus dan kematian bayi sebanyak 22 pada 2018. Masalah ini diperberat dengan masih terjadinya kasus gizi buruk sebanyak 102 kasus dan stunting 2.500 kasus. Sementara, tenaga medis yang bertugas masih belum mencukupi dan butuh penambahan.
Dua persoalan yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) ini diperkeruh dengan kondisi lingkungan yang masih banyak perbaikan. Wilayah kekumuhan di Kota Serang tercatat sebagai yang terluas di Banten. Data Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kota Serang, mencatat ada 383,83 hektare kawasan kumuh di Kota Serang.
Kekumuhan permukiman berbanding lurus dengan penumpukan sampah di sejumlah tempat. Penumpukan ini banyak terjadi di wilayah perkotaan seperti Jalan Raya Banten, Lingkungan Lopang dan beberapa titik di wilayah Ciracas. Selain itu, di beberapa titik di Lontar Baru, Kelunjukan dekat rusunawa, Pasar Rau, Pasar Lama, Lingkungan Katulisan-Kidemang, Unyur, serta Kasemen.
Disinyalir, penumpukan sampah terjadi lantaran masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan. Kemudian, pihak terkait baru bisa menanganinya sebanyak 80 ton dari total sampah 460 ton per hari.
Banyaknya sampah yang tidak ditunjang drainase yang baik juga kerap membuat banjir saat musim banjir. Tercatat drainase di Kota Serang yang dalam kategori baik, baru 71,80 persen. Sedangkan jalan dalam kondisi baik baru 63,63 persen. Sisanya masih dalam kondisi rusak.
Walikota Serang Syafrudin tidak mengelak masih banyak persoalan yang menumpuk di wilayahnya. Masalah tersebut menjadi pekerjaan rumah yang mesti dibereskan.
Menurutnya, dengan pengisian kekosongan pada 11 kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru saja dilakukan dapat menjadi motor Pemkot meningkatkan pelayanan. “Selama ini bukan mengabaikan kinerja, tapi di masing-masing OPD memang belum optimal,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (8/8).
Beberapa pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, ucap Syafrudin, diakuinya sebagai PR. Termasuk masalah lain seperti kawasan kumuh, persampahan dan infrastruktur penunjang akses mobilitas masyarakat. “Kawasan kumuh kita sudah bicarakan untuk penataan. Ada tujuh titik yang harus kita selesaikan. Di perubahan ini kita buat desainnya sehingga 2020 akan action,” cetus pria yang bersama Subadri Ushuludin baru dilantik pada 5 Desember 2018.
Belum maksimalnya penanganan sampah di Kota Serang diakui Syafrudin lantaran Pemkot memiliki keterbatasan armada pengangkut. Kata dia, dengan studi banding di Klungkung Bali, pihaknya akan membuat TPS pada tiap kelurahan dan pengolahannya. “TPA sudah penuh, masyarakat bisa buang di TPS dengan disiapkan pengolahan. Jadi sampahnya bisa dibuat pupuk, briket dan kerajinan lain,” katanya.
Soal infrastruktur, ucap Syafrudin, sebagian sedang dalam pengerjaan. Baik perbaikan jalan yang rusak dan drainase yang menjadi penyebab banjir. “Jalan dan drainase ini kurang lebih, 25 persen lagi,” katanya. (ken/alt/ags)
