SERANG – Tingkat kemiskinan di Banten tahun 2018 masih 5,24 persen. Angka itu berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 9,82 persen. Di usia Provinsi Banten yang ke-19 ini, para tokoh masyarakat Banten meminta agar kemiskinan segera dibenahi oleh Pemprov Banten.
Tokoh masyarakat Banten yang juga mantan wakil gubernur Masduki menilai meskipun angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional tetapi harus menjadi perhatian bagi Pemprov. “Secara absolut, lima persen itu tidak kecil,” ujar Masduki seusai Seminar Pembangunan Banten dengan tema Refleksi 19 Tahun Pembangunan Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (3/10).
Masduki mengatakan, secara umum kinerja Pemprov Banten sudah bagus. Hanya saja, ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan. Selain kemiskinan, penanganan kesehatan juga harus menjadi perhatian Pemprov. “Yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah-red) kita, bagaimana upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tandasnya. Apalagi di daerah pedesaan seperti di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang.
Kata dia, kemiskinan erat kaitannya dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang ditunjang dari pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Apabila berbicara kemiskinan maka Pemprov harus memperhatikan ketiganya. “Kalau kemiskinan tidak ditangani, sekira 600 ribu orang itu mungkin akan tetap miskin,” ujar Masduki.
Tokoh masyarakat Banten lainnya Irsyad Djuwaeli yang juga hadir dalam seminar itu berharap Pemprov mampu melaksanakan APBD dengan baik. Semua yang sudah direncanakan harus dapat dilaksanakan.
Ia juga menyinggung masalah koordinasi antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten kota. “Harus sinergi dan diharapkan ke depan, masing-masing mempunyai kemampuan untuk menyejahterakan masyarakat Banten,” tegasnya.
Irsyad juga mengingatkan agar Pemprov tidak mengulangi kejadian-kejadian di masa lalu. “Jangan sampai terjadi seperti di masa-masa lalu. Korupsi segala macam,” ujarnya. Kata dia, dengan anggaran yang sudah besar, apabila dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat maka akan bermanfaat.
Dalam seminar itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori mengatakan, berdasarkan tren tingkat kemiskinan Provinsi Banten 2014 sampai 2018 cenderung mengalami penurunan dan selalu berada di bawah rata-rata nasional. Dari delapan kabupaten kota di Banten, ada tiga di antaranya dengan tingkat kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Pandeglang 9,74 persen, Kabupaten Lebak 8,64 persen, dan Kota Serang 5,57 persen dengan angka di atas rata-rata Provinsi Banten, namun masih di bawah rata-rata nasional.
Kata dia, pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya IPM. Pada 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95 atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42.
Hudori mengatakan, kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami percepatan. “Itu ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen,” tuturnya. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018, masih tertahan pada level atau kategori Tinggi. Kategori tinggi tersebut diperoleh Banten sejak 2015.
Sementara itu, tambahnya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Banten tahun 2018 mencapai 8,52 persen berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,34 persen dan paling tinggi se-Indonesia. Berdasarkan trend selama 2014 sampai 2018, TPT Banten cenderung mengalami penurunan meski masih di atas rata-rata nasional. (Rostinah)
