SERANG – Pemprov Banten akan melakukan penegakan hukum terkait penyebab banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak. Pekan depan, Pemprov bersama Pemkab Lebak, kementerian, serta para pimpinan TNI-Polri akan melakukan investigasi ke lokasi di hulu Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).
Hal itu disampaikan Gubernur Banten Wahidin Halim usai rapat evaluasi penanganan banjir dan longsor di Provinsi Banten di ruang rapat Gubernur, KP3B, Kota Serang, kemarin. “Kami akan lakukan penegakan hukum mencari tahu dengan penelitian dan investigasi ke lokasi,” tegas pria yang akrab disapa WH ini, Senin (6/1).
Mantan camat Tigaraksa, Kabupaten Tangerang ini mengatakan, dugaan penyebab sementara adalah area hutan yang semakin berkurang serta adanya penambangan secara besar-besaran dan ilegal oleh masyarakat. “Jadi bawa lumpur,” ujarnya.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten akan mematangkan proses penyelidikan terkait penyebab banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak. Polisi akan melakukan pengecekan terhadap kawasan TNGHS yang diinformasikan terjadi aktivitas pembalakan liar dan pertambangan ilegal.
“Itu nanti (pengecekan lokasi-red) setelah semua dievaluasi. Saat ini masih fokus revitalisasi lokasi yang terdampak bencana,” kata Direktur Reskrimsus Polda Banten Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Rudi Hananto saat ditemui Radar Banten di Mapolda Banten, Senin (6/1).
Rudi mengatakan, saat ini pihak kepolisian bersama intansi terkait sedang fokus membantu korban bencana. Proses penyelidikan baru akan digulirkan setelah daerah bencana kondisinya sudah pulih. “Sekarang masih proses revitalisasi dulu, kalau sekarang belum bisa (digulirkan penyelidikan-red),” kata Rudi. “Kita masih fokus dulu bantu korban,” tambahnya. (Rostina, Fahmi Sai)
