Sementara itu, ia mengatakan, untuk vaksinasi siswa di sekolah swasta menjadi kewenangan kabupaten/kota agar lebih cepat. Meskipun belum semua siswa divaksin, tapi hal itu tidak mengganggu pembelajaran tatap muka (PTM) lantaran persyaratannya adalah guru yang divaksin. Selain itu, sekolah juga harus menyediakan pilihan bagi siswa untuk mengikuti PTM atau tetap belajar dari rumah.

Terpisah, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi cakupan vaksinasi Covid-19 di Banten. Hal itu berkat kerja sama semua lembaga yang bergerak, bukan hanya Pemprov Banten. “Kapolda aktif, Kejati aktif, Danrem aktif, Pangdam aktif. Saya laporkan secara resmi ke Presiden bahwa ini berkat dukungan semua lini,” ujarnya.

Kata dia, vaksin yang didrop oleh pemerintah pusat sudah habis. Bahkan, PTM juga berjalan lancar dan berdasarkan hasil evaluasi selama dua pekan ini tidak ada penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Gubernur yang akrab disapa WH ini mengatakan, memang ada beberapa wilayah yang cakupan vaksinasinya di bawah 30 persen. Hal itu dikarenakan ketersediaan vaksin belum ada. “Kita masih nunggu vaksin datang lagi,” tuturnya.

Ia menerangkan, Banten membutuhkan 18 juta dosis, sedangkan yang ada baru delapan juta. “Kata Pak Jokowi, vaksin ada tapi belum ada didrop. Kita masih menunggu. Tergantung operasionalisasinya. Pandeglang dan Lebak memang belum begitu intensif, baru daerah perkotaan,” ujar WH.

Mantan Anggota DPR RI ini mengaku tak kesulitan untuk mendapatkan drop vaksin dari pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. (nna/air)