Hibah Pesantren Gagal, Gunawan: Tak Ada Ponpes yang Minta

SERANG-Tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wagub Andika Hazrumy, Pemprov Banten tidak menyalurkan satu rupiah pun dana hibah untuk pondok pesantren (ponpes) tahun depan.

Hal itu diketahui lantaran dalam rancangan APBD Banten tahun 2022, tidak ada satu rupiah pun yang diusulkan Pemprov Banten untuk belanja hibah ponpes.

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo membenarkan bahwa Pemprov Banten tidak memasukkan anggaran dana hibah tahun depan, berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Banten tahun 2022.

"Kalau tidak diusulkan dalam rancangan APBD 2022, maka bisa dipastikan tahun depan tidak ada bantuan hibah dari Pemprov Banten kepada ponpes," kata Budi kepada wartawan akhir pekan kemarin.

Kendati begitu, pembahasan RAPBD Banten tahun anggaran 2022 belum final dan akan dilanjutkan pekan depan setelah semua anggota DPRD Banten melaksanakan kegiatan reses. "Secara detil, RAPBD 2022 akan didalami oleh komisi-komisi yang ada di DPRD," tegasnya.

Senada, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani mengaku belum mengetahui alasan pasti terkait tidak dialokasikannya dana hibah ponpes tahun 2022. Menurutnya, saat pengajuan RKUA-PPAS dirinya belum menjabat Kepala Bappeda.

"Saya jadi Kepala Beppeda Banten, KUA-PPAS 2022 sudah jadi," katanya.

Mahdani memastikan, Pemprov Banten punya dasar yang jelas ketika tidak mengusulkan alokasi dana hibah ponpes dalam RAPBD 2022. "Tapi kan masih bisa dianggarkan dalam Perubahan APBD 2022, bila memang ada keharusan untuk mengalokasikan dana hibah ponpes," urainya.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Pemprov Banten Gunawan Rusminto mengungkapkan, program hibah ponpes tahun 2022 tidak dianggarkan lantaran tidak ada satu ponpes pun yang mengajukan permohonan dana hibah, hingga Mei 2021 sesuai prosedur yang berlaku melalui aplikasi e-hibah.

"Dalam e-hibah, kami tidak menerima satu pun proposal permohonan dana hibah dari ponpes yang ada di Banten," kata Gunawan saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Ia menyebutkan, yang diterima Biro Pemerintahan dan Kesra hanya dari proposal permohonan hibah dari lembaga keagamaan non ponpes, itu pun jumlahnya sangat minim.

"Hanya ada 13 lembaga yang mengusulkan permohonan dana hibah, untuk tahun anggaran 2022," tuturnya.

Lebih lanjut dikatakan Gunawan, dasar pengajuan anggaran dana hibah untuk lembaga keagamaan sesuai dengan proposal permohonan yang masuk. Makanya sejak awal 2021, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada semua lembaga termasuk ponpes terkait teknis pengajuan permohonan dana hibah tahun anggaran 2022.

"Kami telah melakukan berbagai upaya, baik itu kegiatan sosialisasi maupun koordinasi dengan lembaga terkait. Tapi hingga Mei 2021 hanya ada 13 lembaga yang mengajukan permohonan dana hibah 2022 melalui e-hibah," bebernya.

Gagal dianggarkannya program dana hibah ponpes tahun depan, kata Gunawan, bukan karena pemprov mencoret program tersebut melainkan tidak adanya permohonan yang diajukan oleh ponpes di Banten.

"Bagaimana mau dianggarkan kalau tidak ada yang minta, padahal tahun-tahun sebelumnya lebih dari empat ribu ponpes yang mengajukan proposal permohonan dana hibah kepada Pemprov Banten," pungkasnya.

Terpisah, Ketua Komisi V DPRD Banten M Nizar menilai, gagalnya program hibah ponpes 2022 ditenggarai akibat terbongkarnya kasus dugaan korupsi program tersebut pada tahun 2020 dan 2018, yang saat ini diproses secara hukum. Selain itu, batalnya penyaluran dana hibah ponpes tahun 2021 diduga ikut menjadi penyebab hilangnya minat pengurus ponpes mengajukan permohonan hibah tahun depan.

"Jadi apa yang harus dianggarkan kalau dana hibah tidak jelas peruntukkannya, kan basis penganggaran itu dari perencanaan. Dan perencanaan itu disesuaikan kebutuhan. Enggak bisa anggarannya dialokasikan, kebutuhannya belakangan," tegasnya.

CARA LAIN

Secara kelembagaan, lanjut Nizar, Komisi V menyayangkan program dana hibah untuk ponpes tahun 2021 dibatalkan oleh Pemprov Banten, padahal dananya sudah ada dan ponpes yang mengajukan permohonan hibahnya pada tahun 2020 juga sudah ada dan telah diverifikasi.

"Tentu kami menyayangkan yang tahun ini batal, okelah tahun depan tidak ada dana hibah untuk ponpes karena jelas tidak ada yang mengajukan permohonan," bebernya.

Politikus Gerindra ini berharap, kasus hukum terkait dana hibah ponpes tahun 2020 dan 2018 menjadi pelajaran bagi semua pihak, agar tidak terulang dikemudian hari. Namun bukan berarti kasus tersebut dijadikan alasan bagi pemprov tidak membantu ponpes.

"Kan masih bisa bantu ponpes dengan cara yang lain, tak melulu hanya dengan program dana hibah. Karena fakta dilapangan, banyak ponpes di Banten yang telah berjasa mendidik generasi muda tapi luput dari perhatian pemerintah daerah," pungkasnya. (den/alt)