“Jauh sebelum hari ini dan besok-besoknya, kegiatan seperti itu akan semakin ramai. Fenomena ini akan semakin mudah ditemukan tahun depan, karena aktor-aktor politik akan memainkan dan memerankan agenda politiknya masing-masing menuju 2024,” pungkasnya.
Terpisah, Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada mengatakan, masih banyak pekerjaan rumah yang sebenarnya harus diselesaikan oleh gubernur di tahun terakhirnya.
“Misalnya soal pembangunan dan pemberdayaan pondok pesantren, terlebih tahun depan Pemprov Banten tidak akan memberikan dana hibah ponpes tahun anggaran 2022,” katanya.
Menurut Uday, selama ini banyak ponpes di Banten yang belum tersentuh oleh kebijakan gubernur lantaran terkendala persoalan administrasi.
“Ini tentu dibutuhkan komitmen dari kepala daerahnya, sudahkan pemprov bersikap adil. Jangan-jangan tanpa program dana hibah, perhatian pemprov terhadap ponpes justru nihil,” tuturnya.
Selain persoalan ponpes, lanjut Uday, komitmen gubernur terhadap pemberantasan korupsi juga masih jadi sorotan publik. Itu lantaran masih banyak kasus dugaan korupsi yang terjadi selama kepemimpinan WH-Andika.
“Persoalan korupsi ini salah satu penyebab tidak meratanya pembangunan di Provinsi Banten. Termasuk dalam hal pemenuhan layanan dasar masyarakat yang ternodai sejumlah kasus korupsi yang dibongkar aparat penegak hukum,” bebernya. (den/alt)
