Persetujuan APBD 2022 Ditunda

SERANG - Rancangan APBD Banten tahun anggaran 2022 seharusnya sudah disetujui DPRD Banten, namun rapat paripurna pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD 2022 terpaksa ditunda.

Berdasarkan jadwal kegiatan DPRD Banten hasil rapat badan musyawarah pada 26 Oktober lalu, seharusnya rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD 2022 dilaksanakan pada Selasa (16/11). Namun karena pembahasan RAPBD mengalami penundaan beberapa kali, rapat paripurna pun terpaksa harus dijadwal ulang.

Wakil Ketua DPRD Banten M Nawa Said membenarkan bila rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan tentang persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD 2022 terpaksa ditunda hingga akhir November, lantaran pembahasannya belum rampung.

"Pekan lalu jadwal pembahasan ditunda, lantaran TAPD Pemprov Banten ikut bersama rombongan Gubernur Banten kunjungan safari pembangunan ke Lebak Selatan," kata Nawa usai memimpin rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Banten, Selasa (16/11).

Pekan ini, lanjut Nawa, tidak mungkin DPRD Banten menggelar rapat paripurna, sebab pembahasannya belum selesai antara Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Pemprov Banten.

"Bagaimana mau disetujui, pembahasannya saja belum selesai," tegasnya.

Politikus Demokrat ini mengaku kecewa terhadap TAPD Pemprov Banten, yang dinilainya tidak serius merampungkan RAPBD 2022.

"Padahal ini APBD tahun terakhir kepemimpinan WH-Andika, tapi kelihatannya tidak serius," tegasnya.

Bila pembahasan tidak mengalami penundaan, lanjut Nawa, seharusnya 16 November sudah disetujui DPRD Banten.

"Harusnya dihari Presiden Jokowi meresmikan Tol Serang-Panimbang Seksi I, DPRD Banten menyetujui RAPBD menjadi APBD 2022," pungkasnya.

Senada, anggota Banggar DPRD Banten Muhlis menyayangkan molornya pembahasan RAPBD Banten 2022. Padahal banyak hal yang harus dibahas bersama antara Banggar dengan TAPD.

"Ini tentu jadi preseden buruk, seharusnya pemprov fokus," tegasnya.

Muhlis berharap, pekan ini TAPD Banten tidak lagi seenaknya menunda pembahasan RAPBD dengan alasan apapun.

"Akhir November sudah harus rampung," ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Banten Wahidin Halim dalam rapat paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Mengenai Nota Pengantar Atas Raperda APBD Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD Provinsi Banten pada Oktober lalu mengatakan, tahun 2022, akan menuntaskan pembangunan jalan kewenangan Pemprov Banten.

Menurutnya, selain menyelesaikan pembangunan seluruh jalan kewenangan provinsi sepanjang 762 KM dalam kondisi baik alias mantap. Pemprov Banten juga akan membangun jalan baru, yakni pembangunan jalan Lingkar Baros, pembebasan lahan ruas jalan Boru - Cikeusal, sebagian ruas jalan Pakupatan - Palima dan ruas jalan Tonjong - Banten Lama.

"Langkah strategis yang dilakukan dalam pemulihan sektor pariwisata dilakukan dengan penataan destinasi pariwisata, pemasaran dan promosi pariwisata, serta dukungan melalui RJMN 2019 - 2024 serta Perda Nomor 5 Tahun 2017," ungkapnya.

Gubernur yang akrab disapa WH juga menegaskan, alokasi belanja mandatory seluruhnya telah dapat dipenuhi dalam RAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022. "Menjadi komitmen bersama sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah kepada masyarakat Banten untuk memberikan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, WH menyampaikan target indikator makro ekonomi Tahun 2022 sebesar 5,6 persen. Penetapan target memperhatikan kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat.

"Karena pandemi Covid-19, target yang sudah terkoreksi dalam RKPD yang telah disetujui Bappenas dan Kemendagri sebesar 2,5% - 3,5%. Realisasi target tersebut untuk Triwulan II mencapai 8,95%. Berada di atas rata-rata Nasional 7,07%," bebernya. (den/air)