Kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh Provinsi Banten, melainkan seluruh provinsi di Indonesia. Kendati demikian, Komarudin mengaku, sudah melakuka semua upaya berkoordinasi dan meminta agar dana tukin segera cair. “Semua tingkatan eselon di pemprov Banten belum cair juga termasuk eselon satu,” ujarnya.
Seperti diketahui, dana tukin Pemrov Banten lumayan besar. Dari Rp12 triliun anggaran APBD, angka PAD mencapai Rp7 triliun atau 60 persen. Artinya, jika suatu daerah memiliki nilai PAD lebih dari 30 persen, makan daerah itu bisa dikatakan provinsi yang mandiri.
“Berkat inovasi dan kinerja gubernur, wakil dan semua masyarakat Banten,” tuturnya.
Di sisi lain, konsumsi belanja pegawai pemprov Banten masih dinilai rendah, hanya 18 persen dari total APBD. Padahal, standarnya maksimal 30 persen. Bahkan, dengan adanya tambahan prnghasilan untuk pegawai itu, diimbangi dengan tambahan jam kerja 30 menit. “Kalau sebelumnya jam kerja 8 jam, ditambah setengah jam,” ujarnya.
Komarudin, para ASN di Pemprov Banten agar bersabar atas belum cairnya tukin dua bulan ini. Ia menilai, hal ini sebagai pelajaran agar kita selalu menyimpan atau menabung untuk bekal jika ada suatu hal yang membuat tukin tertunda. “Kan bagusnya mah kita tanpa disuruh sudah punya tabungan minimal buat enam bulan kedepan, ini mah baru juga dua bulan kok, sabar ajalah,” imbaunya. (drp/alt)
