“Semua alokasi anggaran terganggu dengan ada kegiatan kegiatan lain tidak bisa ditinggalkan ya seperti pemilu dan sebagainya. Anggaran itu tersedot ke sana,” katanya.
Lalu, bagaimana Dinas Sosial melakukan upaya mengentaskan kemiskinan ekstrem, Nuriah mengungkapkan, kalau pihaknya harus melakukan banyak komunikasi dengan pihak luar. Kemarin telah mengusulkan melalui dana bantuan keuangan dari provinsi Rp200 juta.
“Namun sementara ini uang Bankeu belum cair. Uang itu diperuntukan melakukan verifikasi data angka kemiskinan ekstrem sebanyak 26.486 secara door to door ke lapangan,” katanya.
Sementara ini, diungkapkan Nuriah, pihaknya telah melakukan verifikasi data kemiskinan ekstrem di tiga desa. Hasilnya tidak semuanya masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
“Nah disinilah, insyaallah saya punya itikad dan optimis diakhir tahun 2023 ini, dari 26.486 sekian insyallah ini akan turun. Dengan adanya bansos APBN masuk, bansos dari provinsi masuk , kemudian dari kabupaten melalui BLT nya masuk, dana desa juga terkonsentrasi di data kemiskinan yang ekstrem,” katanya.
Kemudian juga dibantu oleh semua OPD harus beremburg. Artimya harus satu pintu dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
