“Misal melalui program RTLH, sekolah gratis, dan kesehatannya gratis. Kita tuntaskan secara bersama dengan OPD lain,” katanya.
Lebih Lanjut Nuriah mengungkapkan, dirinya selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, yang dipercaya atau diberikan tugas kewenangan oleh Bupati menyelesaikan target penyelesaian SPM (standar pelayanan minimal).
“,SPM ini ada lima, perlu diketahui kaitan angka kemiskinan, keduanya kaitan bagaimana anak terlantar, usia lanjut terlantar, kemudian gelandangan dan kebencanaan, itu tugas Dinsos. Tapi Dinsos tidak sendiri, dibantu dengan OPD yang lainnya,” katanya.
Kaitan dengan angka kemiskinan, syukur alhamdulilah setelah dirinya ditugaskan selama perjalanan tiga tahun, baru di tahun 2022 angka kemiskinan Kabupaten Pandeglang turun 1,4 persen. Hal itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang yang mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Pandeglang turun 1,4 persen dari tahun 2021 sebesar 10,72 persen menjadi 9,32 persen di tahun 2022.
“Persentase penurunan 1,4 persen berdasarkan data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang yang tahun 2021 sebanyak 131.430 jiwa menjadi 114.650 jiwa atau berkurang 16.780 jiwa. Angka kemiskinan kita turun, walaupun sedikit tapi yang jelas upaya perbaikan data, perbaikan bagaimana bansos supaya tepat sasaran, ini terdampak kepada kemiskinan yang menurun,” katanya.
Kepala BPS Kabupaten Pandeglang Achmad Widijanto menuturkan, kalau secara makro penduduk miskin Kabupaten Pandeglang tahun 2021 sebesar 10,72 persen.
“Dan itu boleh dibilang masih tertinggi di Banten. Namun tahun 2022 ini menurun menjadi 9,32 persen, angka kemiskinan turun sekira 1,4 persen,” katanya.
Reporter : Purnama Irawan
Editor: Ahmad Lutfi
