SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Hingga kemarin, 10 Juli 2023, Ombudsman RI Perwakilan Banten menerima10 aduan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Thaun Ajaran 2023/2024 di Banten.

Jumlah aduan itu mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi mengungkapkan, ada oknum yang menjanjikan bisa meloloskan PPDB.

“Tapi apakah yang menjanjikan itu bisa atau tidak, kan harus ditindaklanjuti,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengungkapkan, ada yang melaporkan mengenai Kartu Keluarga (KK). Namun, kasus yang dilaporkan bukan mengenai alamat pendaftar seperti yang viral di Bogor, Jawa Barat.

“Tapi soal usia pendaftar yang tidak sesuai KK karena sistem, sehingga pelapor dirugikan karena usianya lebih tua, sehingga tidak bisa mendaftar,” ungkap Fadli.

Sementara, laporan terkait alamat asli tapi palsu belum ada di Banten.

“Mungkin kalau sudah viral di Bogor nanti ada yang melapor. Atau tidak ada yang melapor ke Ombudsman,” ujarnya.

Selain itu, ada juga melapor yang karena tidak meng-update Kartu Indonesia Pintar (KIP), maka tertolak jalur afirmasi. Padahal, calon peserta didik itu masuk dalam kategori kurang mampu.

“Karena kurang tahu, jadi tidak meng-up date KIP-nya,” terang Fadli.

Pada kesempatan itu, ia mengungkapkan, laporan PPDB tahun lalu lebih sedikit dibandingkan tahun ini.

Ia tak mengetahui, kenapa tingkat kesadaran masyarakat di Banten untuk melapor ke Ombudsman kurang.

“Mungkin mereka mengira kalaupun melapor, anak mereka juga tidak akan diterima,” tuturnya.

Fadli pun memberikan solusi agar pemerintah daerah memperhatikan sekolah swasta, sehingga masyarakat tidak hanya memilih sekolah negeri untuk anaknya bersekolah.

“Karena membangun sekolah negeri baru tidak mungkin. Biayanya besar, apalagi di Tangsel misalnya. Harga tanahnya sudah tinggi. Jadi lebih baik memberikan bantuan ke sekolah swasta. Tingkatkan kualitasnya tapi harganya dapat dijangkau masyarakat,” terangnya.

Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memilih sekolah negeri.

“Selama ini masyarakat tidak memilih sekolah swasta karena mahal. Tapi kalau ada bantuan dari pemerintah, harganya jadi bisa terjangkau,” ujarnya. (*)

Reporter: Rostinah

Editor: Agus Priwandono