“Kemarin kita rapatkan, kita ingin maksimalkan di Rp 300 miliar. Harapannya lebih besar dari itu, Kita harapkan sih di Rp 400 miliar agar kita bisa lebih nyaman lah dalam menyikapi PMK ini,” katanya.
Akan tetapi, diungkapkan Fahmi, hasil hitungan ramat kemarin itu masih di angka Rp 300 miliar lebih.
“Kita ingin maksimal, bergerak bersama tim TAPD bagaimana kita mencapai maksimal itu yang kita harapkan. Mau tidak mau itu harus dilakukan untuk kemandirian fiskal, yaitu dengan kemandirian PAD,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Irna menyatakan, dirinya gas pol menuntaskan RPJMD Kabupaten Pandeglang 2021-2026.
“Walaupun saya selesai di tahun 2024. Karena Undang-Undang Pemilu, ada 270 Bupati seluruh Indonesia yang masa pengabdiannya harusnya lima tahun kepotong dua tahun, termasuk saya,” katanya.
Oleh karena itu, ia harus gas pol bagaimana perencanaan desain 2024 harus betul-betul dimulai dari sekarang. Jadi harus sudah mulai membuat grand design sesuai RPJMD.
“Kita harus memulai dari sekarang, di kondisi di tengah-tengah kesulitan pasca Covid-19 ini kita harus pinter-pinter melobi program-program ke Pemerintah Pusat, ke Pemerintah Provinsi. Bagaimana mengelola APBD kita yang sekarang yang tujuannya outcome untuk masyarakat,” katanya.
Bupati meminta kepada jajaran OPD agar melaksanakan kegiatan yang memberikan outcome kepada masyarakat.
“Jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Buat perencanaan mana program yang harus dikawal dari sekarang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, lalu mana CSR-CSR BUMN yang ada di Kabupaten Pandeglang, mana integritas mereka, mana kontribusi BUMN yang ada di Kabupaten Pandeglang,” katanya.
Bupati Irna berharap, kepala OPD bisa menjalin kerja sama dengan investor swasta untuk bersama-sama menghidupkan ekonomi Pandeglang.
“Sama-sama membangun Kabupaten Pandeglang. Untuk bisa menghidupkan ekonomi Pandeglang,” katanya. (*)
Reporter: Purnama Irawan
Editor: Agus Priwandono
