Analis Monitoring Direktorat Kesiapsiagaan pada BNPB, Muhamad Andrian mengatakan, dokumen Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami menjadi milik Kabupaten Pandeglang.
“Tidak hanya milik BPBD saja, melainkan milik seluruh OPD bahkan masyarakat. Yang mana dokumen ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketangguhan bangsa terutama dokumen ini untuk Kabupaten Pandeglang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah maupun masyarakat dalam proses penanggulangan bencana agar lebih efektif dan efisien,” katanya.
Andrian menjelaskan, isi dokumen ini lebih mencakup kepada seluruh sumber daya. Baik sumber daya manusia peralatan dan logistik dan lainnya dalam proses penanggulangan bencana yang dimiliki oleh seluruh OPD yang dapat dituangkan pada saat darurat bencana terjadi.
“Dokumen ini memberikan gambaran peta atau zona-zona diperkirakan akan terkena bencana. Dimana skenario ini disepakati disarankan oleh BMKG apa harus kita lakukan dan butuhkan apabila skenario itu terjadi,” katanya.
Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang, Rahmat Zultika mengatakan, seminar atau semiloka rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami inilah rangkaian dari penyusunan rencana kontingensi gempa bumi dan tsunami.
“Jadi tahapan semiloka ini adalah menerima masukan-masukan untuk penyempurnaan jadi dokumen ini. Jadi sebetulnya dokumen ini sudah disusun sejak lama secara bersama, setelah itu ada finalisasi dan itu juga dilakukan secara bersama – sama, tim penulis membuat kompilasi semua data, setelah selesai kita konsultasi dengan BNPB,” katanya.
Selanjutnya dilaksanakan kegiatan semiloka untuk menerima masukan dan mengakomodirmya.
“Nanti akan kita buat dokumen renkon (rencana kontingensi) itu dan nanti diformilkan melalui regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati. Nanti setelah itu kami akan sosialisasikan mengundang seluruh yang bisa mewakili Pandeglang, camatnya, desa dan organisasi di dalamnya pemerintah pengusaha unsur media akademisi dunia usaha,” katanya.
Berdasarkan hasil rencana kontingensi bencana gempa bumi dan tsunami, dari 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 15 Kecamatan masuk dalam kajian resiko bencana terkena dampak tsunami.
“Kita mengambil data dari kajian resiko bencana ada 15 Kecamatan dan 75 Desa yang terdampak bencana tsunami dalam skenario gempa bumi Megatrust. Dan tindak lanjut dari seminar ini adalah sosialisasi, yang akan kita laksanakan di hari Kamis nanti,” katanya. (*)
Reporter: Purnama Irawan
Editor: Agus Priwandono
