TANGSEL, RADARBANTEN.CO.ID-Upaya demo ratusan tenaga honorer Tangsel pada Senin, 7 Agustus 2023 ke gedung DPR RI berjalan tidak sesuai rencana.
Di hari itu, sejak pukul 06.00 WIB, ratusan tenaga honorer sejatinya sudah siap berangkat untuk bergabung bersama tenaga honorer se-Provinsi Banten. Mereka kompak mengenakan pakaian hitam-putih.
RelatedPosts
Tiga bus besar juga telah terparkir di titik kumpul di Menara Pandang samping Kantor Walikota Tangsel. Komunikasi dan konsolidasi antara para honorer dan koordinator lapangan saat itu tidak jelas.
Mereka justru terkatung-katung di tempat itu, hingga akhirnya pada menit-menit akhir mereka menerima perintah langsung dari Walikota Tangsel, Benyamin Davnie untuk membubarkan diri dan ikut apel pagi bersama para ASN di halaman Puspemkot Tangsel.
Dari informasi yang diterima RADARBANTEN.CO.ID, Benyamin marah karena perwakilan honorer tidak izin dulu kepadanya. Selain itu Benyamin menganggap upaya demo tidak akan cukup merubah suatu aturan dari Pemerintah Pusat.
Dihadapan para honorer pendemo, Benyamin justru memberi kabar yang jauh lebih baik buat mereka. Benyamin memastikan tetap memakai jasa tenaga honorer sampai tahun 2024. Artinya tahun ini tidak ada penghapusan honorer, seperti isu yang berkembang dan menjadi poin utama penolakan honorer di Banten.
Benyamin Davnie menjamin tenaga honorer di Tangsel tidak akan di PHK massal. Ia menegaskan secara perlahan para tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK.
Benyamin juga pasang badan, siap menggaji seluruh honorer yang diangkat menjadi PPPK. “Saya mengusulkan kepada Pemerintah pusat agar PPPK ini, udah deh digaji sama Pemerintah dareah. Pemkot Tangsel kuat kok, mampuh. Tidak usah sama (digaji-red) sama Pemerintah pusat,” ucapnya dihadapan tenaga honorer, Senin, 7 Agustus 2023.
Benyamin melanjutkan, Pemerintah Kota Tangsel tidak mungkin bisa berjalan jika tidak dibantu oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah ada saat ini.
Menurutnya jumlah ASN di Tangsel mencapai 4.571 orang dan tenaga honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara (BKN) jumlahnya 8.696 orang serta honorer yang tidak terdata jumlahnya 2016.
“Jadi jumlahnya kurang lebih 10 ribuan. Kalau jenis kepegawaian ini akan dihapuskan, bukan berarti personelnya atau orang-orangnya bubar, bayangin pemerintah akan kerja seperti apa? Kalau 10 ribu orang ini akan saya berhentikan. Dengan siapa saya akan bekerja? pakai logika,” ujar Benyamin.
Sementara itu Ketua Forum Honorer Kota Tangsel yang juga penggerak demo, Azis membantah tidak meminta izin kepada Walikota Tangsel. Menurutnya, pihaknya sudah mengajukan izin dengan mengirim surat kepada Walikota Tangsel untuk mengikuti demo bersama honorer se-Provinsi Banten.
Surat tersebut katanya sudah didisposisikan Walikota kepada Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan. “Jadi tidak benar jika kami tidak izin ke Pak Wali, suratnya sudah didisposisikan ke Pak Wakil,” ungkapnya.
Menurut Azis, baik Walikota maupun Wakil Walikota, keduanya tidak melarang ataupun memerintahkan honorer Tangsel demo, karena demo merupakan pembelaan terhadap hak honorer.
“Jadi tidak ada larangan terhadap pimpinan. hanya saja tidak boleh membawa atas nama lembaga,” ujarnya.
Reporter: Syaiful Adha.
