SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sejumlah wali murid baru MTsN 1 Kota Serang mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan agar anak mereka bersekolah di sana. Untuk murid baru, biaya yang harus dikeluarkan hampir Rp5 juta.
Salah seorang wali murid kelas VII yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, setiap murid kelas VII harus membayar Rp2,7 juta untuk sumbangan program kegiatan madrasah tahun pelajaran 2023/2024. Besaran dana sumbangan itu tertulis dalam surat yang ditandatangani Ketua Komite MTsN 1 Kota Serang.
Tak hanya kelas VII, kelas VII dan IX juga harus membayar dana sumbangan program kegiatan madrasah. Dana sumbangan kelas VIII sebesar Rp1,6 juta dan kelas IX Rp2,3 juta.
Dalam surat itu, Komite MTsN 1 Kota Serang menulis bahwa hal itu berdasarkan musyawarah antara wali murid, pihak madrasah, dan komite pada Selasa, 29 Agustus 2023 dan Rabu, 30 Agustus 2023, di MTsN 1 Kota Serang yang berada di Jalan Bhayangkara, Kota Serang.
Dana sumbangan itu dilunasi paling lambat pada Desember 2023 mendatang. Dana tersebut dapat ditransfer ke rekening komite maupun cash ke staf komite.
Selain dana sumbangan, ia juga mengaku bahwa setiap siswa harus membeli seragam di sekolah. Untuk seragam putra, wali murid harus merogoh kocek hingga Rp1.830.000. Sedangkan untuk seragam putri Rp2.230.000.
“Padahal tahun lalu seragam putri hanya Rp1,4 juta. Katanya ada penambahan kaos Pramuka, tapi selisihnya jauh amat,” ujarnya kepada RADARBANTEN.CO.ID, Rabu, 6 September 2023.
Apalagi, tambahnya, dalam rincian seragam putri, ada pembelian kerudung sebesar Rp300 ribu untuk tiga buah. “Padahal kalau beli sendiri harganya gak sampai segitu,” tandasnya.
Untuk pembayaran seragam, para wali murid harus melunasi biayanya dalam waktu tiga hari sejak pengukuran pada Juni lalu. “Makanya ada juga beberapa yang akhirnya mundur, karena tidak sanggup,” ungkapnya.
Kata dia, semua seragam wajib beli di sekolah. Bahkan, bagi siswa yang sudah memiliki seragam sendiri, tetap diwajibkan membeli. “Seperti baju Pramuka, kan sama seperti waktu di SD. Tapi tetap harus beli,” tuturnya.
Tak sampai di situ, ia juga kebingungan lantaran anaknya tak mendapatkan pinjaman buku paket seperti di sekolah negeri pada umumnya. Para siswa hanya diberikan buku dalam bentuk softcopy untuk dicetak sendiri dengan alasan jumlah siswa lebih banyak dibandingkan buku paket yang tersedia.
Ia mengaku bingung kenapa sekolah negeri tetapi seperti sekolah swasta. “Memangnya tidak ada dana BOS. Kasihan murid yang memang kondisinya kurang mampu,” tandasnya.
Reporter : Rostinah
