TANGSEL,RADARBANTEN.CO.ID-DPRD Kota Tangsel menyoroti adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran yang terjadi di tahun ini.

Melalui Rapat Paripurna yang digelar Senin 16 Oktober 3023, sejumlah fraksi-di DPRD Tangsel dalam pandangan umumnya menyoroti ribuan tenaga kerja telah di-PHK.

Dewan meminta Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mencarikan solusi atas persoalan ini. Fraksi Partsi Golkar mengkritik PHK.

PHK besar-besaran yang terjadi di Tangsel akan berdampak pada angka proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024, yang telah disepakati
pada angka 5,67 persen sampai 5,87 persen.

“Untuk itu kami berharap Pemkot Tangsel perlu melakukan langkah-langkah strategis, dimana program hubungan industrial dan program penempatan tanaga kerja dapat dilaksanakan secara optimal,” ungkap anggota DPRD Fraksi Golkar, Muhammad Robert usman.

Selain itu, di awal Oktober tahun 2023 ini juga telah terjadi kenaikan harga bahan pokok, terutama beras yang akan memicu kenaikan harga barang dan jasa serta akan berdampak pada kemungkinan terjadinya inflasi.

“Oleh karena itu dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024 kami mengingatkan kepada Pemkot Tangsel
untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis terhadap kenaikan harga bahan pokok di atas,” jelasnya.

Sementara itu Fraksi Demokrat menyatakan, persoalan PHK ini terjadi karena adanya deadlock pembahasan mengenai Upah Minimim Kabupaten/Kota atau UMK.
“Pemkot Tangsel harus dapat menjembatani persoalan tersebut,” ujar juru bicara Fraksi Demokrat, Rizki Jonis.

Fraksi PSI dalam pandangan umumnya mengatakan, angka PHK tahun ini cukup tinggi. Diprediksi gelombang PHK akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2023 dan berlanjut ke tahun 2024.

PHK ini sendiri terjadi di berbagai sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan dan juga sektor swasta.

“Kami berharap Pemkot Tangsel telah mempersiapkan rencana dalam mengantisipasi gelombang PHK di tahun 2024, Mohon tanggapan Walikota Tangsel,” ujar Christian.

Sementara itu Fraksi PKB menilai belum melihat adanya keseriusan Pemkot Tangsel dalam merencanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), peningkatan
kesempatan kerja, serta penanggulangan kemiskinan di Kota Tangsel.

“Yang mana hal tersebut menjadi mandatory spending Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan Pembangunan Nasional,” jelas anggota DPRD Fraksi PKB, Tarmizi. (*)

Reporter: Syaiful Adha
Editor: Agung S Pambudi