PANDEGLANG, RADARBANTEN.CO.ID – Himpunan Mahasiswa Pandeglang Selatan (HMPS) melakukan aksi demonstrasi di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang, Selasa, 24 Oktober 2023.
HMPS menyuarakan dugaan potensi pencucian uang donasi bantuan untuk korban gempa bumi di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, pada tahun 2022.
Ketua HMPS, Agung Lodaya, mengatakan bahwa aksi mereka sebagai respons terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mengindikasikan korupsi dana bantuan sebesar Rp 245 juta rupiah dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang masih terhimpun di rekening BPBD-PK Kabupaten Pandeglang.
“Kami berterima kasih kepada BPK RI yang telah mengungkap dugaan ketidaktransparanan dalam penyaluran dana donasi ini,” ungkap Agung Lodaya.
Koordinator aksi, Yazid, mendesak pencopotan Kepala dan Sekretaris BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, serta meminta aparat penegak hukum untuk menyelidiki temuan BPK RI tersebut.
HMPS menyampaikan lima tuntutan dalam aksinya:
1. Mencopot Kepala BPBD-PK Kabupaten Pandeglang yang dinilai gagal menjalankan amanah.
2. Melakukan evaluasi kinerja BPBD-PK Kabupaten Pandeglang.
3. Secepatnya menyalurkan dana bantuan bencana gempa tahun 2022 kepada korban yang membutuhkan.
4. Menuntut tindakan hukum terhadap Kepala dan Sekretaris BPBD-PK Kabupaten Pandeglang.
5. Menuntut Inspektorat Kabupaten Pandeglang untuk menindaklanjuti temuan BPK.
Tahun 2022, Kabupaten Pandeglang mengalami gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,6 yang pusatnya di Kecamatan Sumur.
Akibat gempa tersebut, ribuan rumah dan bangunan mengalami kerusakan serius.
Hingga tanggal 19 Januari 2022, BNPB mencatat 3.078 rumah mengalami kerusakan, termasuk 395 rusak berat, 692 rusak ringan, dan 1.991 rusak sedang, serta banyak fasilitas umum yang juga mengalami kerusakan.
Kepala BPBD-PK Kabupaten Pandeglang, Atang Suhana, belum dapat dikonfirmasi. (*)
Reporter: Moch Madani Prasetia
Editor: Agus Priwandono
