SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan membuat kajian terkait pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pembentukan BUMD tersebut untuk mengatasi kerawanan pangan dan kelangkaan kebutuhan pokok di Kota Serang.
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, pembentukan BUMD ini agar Kota Serang dapat menangani secara mandiri apabila terjadi kerawanan pangan dan kelangkaan kebutuhan pokok di Kota Serang.
“Sekarang ini kami sedang melakukan kajian analis keuangan untuk pembentukan BUMD. Mudah-mudahan di (anggaran) perubahan tahun ini selesai, dan tahun depan bisa terealisasi. Jadi, ketika ada barang-barang yang kurang, BUMD bisa jadi penghubung dengan daerah lain,” ujarnya, Selasa 19 Maret 2024.
Menurut dia, pembentukan BUMD dinilai penting dalam penanganan pangan di daerah, dan memiliki nilai lebih terhadap pertumbuhan ekonomi, serta stabilisasi harga sembako. Misalnya, ketika Kota Serang kekurangan cabai atau beras, badan usaha daerah tersebut yang akan mencari rekanan untuk memenuhi kebutuhan pokok di pasaran.
“Kemudian, ketika misalnya kami tidak mendapat pasokan cabai atau beras dan sebagainya, BUMD ini berperan penting. Mereka yang akan mencari dan meminta bantuan ke daerah pemasok atau penghasil untuk dikirim ke sini,” katanya.
Sebelumnya, Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang Wahyu Nurjamil mengatakan, harga kebutuhan pokok di Kota Serang setiap memasuki bulan Ramadan selalu mengalami kenaikan.
“Kalau di daerah luar mungkin harga tetap stabil di momen seperti Natal dan Tahun Baru, Ramadan harga masih terbilang stabil bahkan cenderung turun. Kalau di kita mungkin ada formula yang belum kita temukan hingga saat ini,” katanya.
Wahyu mengaku, pihaknya memiliki berbagai langkah yang akan dilakukan, salah satunya mendirikan BUMD untuk mengatur kebutuhan pokok masyarakat.
“Ada beberapa langkah yang harus kami lakukan itu yaitu pembentukkan BUMD sebagai terminalnya barang-barang komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.
Namun, kata Wahyu, apabila BUMD tersebut belum bisa terbentuk, terdapat cara lain untuk mengatasi terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok di Kota Serang.
“Kalau belum ada BUMD, kita bisa melakukan kerja sama antar daerah. Kerja sama ini seperti daerah produsen di tempat lain bisa mengirimkan distributor ke daerah kita di sini (Kota Serang) jadi sifatnya business to business,” katanya.
Wahyu menjelaskan, kerja sama antar pemerintah daerah itu dibarengi dengan kebijakan yang harus dilakukan. Seperti memberikan subsidi transportasi pengiriman ke Kota Serang.
“Tapi tetap ada peran pemerintah di situ, ongkos distribusinya itu kita berikan subsidi. Karena kita tidak bisa berbicara jangka pendek masalah kenaikan harga barang ini,” jelasnya.
Reporter: Nahrul Muhilmi
Editor: Aas Arbi
