SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Sekda Banten, Al Muktabar, menjadi satu-satunya pejabat eselon I yang diusulkan DPRD Provinsi Banten sebagai Pj Gubernur Banten.
Usulan itu telah disampaikan DPRD Banten ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI pada 1 April 2024 lalu.
RelatedPosts
Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni, mengaku dalam rapat pimpinan (rapim) DPRD Provinsi Banten pada 31 Maret lalu, semuanya satu suara untuk mengusulkan Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten lagi.
“Satu suara, karena kami minim informasi terkait pejabat di pusat yang berkenan dan mau memimpin Banten,” ujar Andra, Senin, 15 April 2024.
Dalam rapim tersebut, semua pimpinan memberikan masukan.
“Kemudian semua pimpinan bersepakat untuk kembali mengusulkan Pak Al Muktabar. Keputusan akhir tetap ada di Presiden,” tegasnya.
Kata dia, nama yang diusulkan sebagai Pj Gubernur Banten hanya satu yakni Al Muktabar.
“Satu nama karena tidak ada yang kita kenal lagi,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Diketahui, Al Muktabar yang merupakan Sekda Banten diangkat menjadi Pj Gubernur Banten pertama kali pada 12 Mei 2022 saat masa jabatan Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy berakhir.
Al Muktabar kembali mendapatkan SK sebagai Pj Gubernur pada 12 Mei 2023 lalu.
“Dulu (tahun 2023-red) kami usulkan tiga nama, tapi yang dipilih tetap Pak Al. Dan harus melampirkan CV (Curiculum Vitae – red),” ujar Andra.
Ia mengaku pihaknya juga tak mengenal pejabat eselon I di pemerintah pusat.
“Yang kami tahu adalah Sekda Banten,” tegasnya.
Atas surat usulan itu, Andra mengaku seperti tahun-tahun sebelumnya, DPRD tak mendapatkan surat jawaban.
“Sama seperti tahun sebelumnya, kami usulkan tiga nama tapi kami tak mendapatkan jawaban tapi langsung ada SK pengangkatan. Domainnya sangat kuat di Presiden,” terangnya.
Presiden melalui Kemendagri mempunyai alat evaluasi. Selain DPRD, Kemendagri juga dapat mengusulkan nama yang berbeda.
“Nanti akan diputuskan Presiden setelah hasil tim penilai akhir,” ujar Andra.
Kata dia, ini adalah pengalaman pertama dengan Pj Gubernur terlalu lama.
“Dampak dari Pilkada serentak. Al Muktabar adalah Sekda definitif yang memahami Banten saat ini. Dan satu-satunya pejabat dari Banten yang bisa diusulkan. Terlepas dari plus dan minusnya. Kita bisa lihat capaian sederhana yang dicapai Gubernur sebelumnya. Sejak Rano Karno sampai sekarang, laporan keuangan pemerintah daerah, masih bertahan WTP bukan acuan prestasi yang luar biasa,” ungkap politikus Partai Gerindra ini. (*)
Editor: Agus Priwandono
