SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Pemprov Banten sudah mengusulkan 11.737 tenaga non ASN untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Meskipun begitu, dengan adanya RSUD Cilograng dan RSUD Labuan, maka Pemprov membutuhkan sumber daya manusia (SDM) berupa tenaga kesehatan (nakes).
Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengaku, pihaknya sudah mengirimkan petugas transisi dari Dinas Kesehatan (Dinkes) dan RSUD Banten serta RSUD Malingping untuk sementara. “Mereka mulai menata rumah sakitnya,” ujar Al.
Al mengaku untuk pengangkatan PPPK, pihaknya sudan mengajukan dan saat ini tinggal menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. “Lalu berikutnya, nanti kan akan ada formasi CPNS sendiri, nah itu akan kita utamakan untuk para dokter-dokter yang akan mengampu di RSUD Cilograng dan Labuan,” tuturnya.
Ia mengaku ada beberapa dokter spesialis yang berminat untuk pindah ke Pemprov Banten. Kemudian akan ditawarkan ke RSUD Cilograng dan Labuan. “Ada beberapa dari berbagai daerah gitu, jadi semua kita persiapkan,” ujar Al.
Kata dia, ternyata operasional rumah sakit ini memerlukan waktu untuk dipersiapkan secara baik. “Infrastrukturnya sudah siap gitu, tinggal sumber daya manusia yang harus kita perhatikan,” ungkap pria yang masih menjabat sebagai Sekda Banten definitif ini.
Al mengatakan, pada dasarnya Pemprov sudah melakukan penambahan-penambahan tunjangan. “Itu sudah lebih dari daerah lain. Itu mungkin juga yang membuat menarik ada beberapa yang mengajukan tentang pindah ke Banten gitu ya dan juga tentu para dokter ini juga punya idealisme. Tentu kita pikirkan reward and punishment atas kerja-kerja yang dilakukan,” tegasnya.
Apalagi, lanjut Al, nanti seluruh RSUD akan menjadi BLUD. “BLUD itu kan mengelola sendiri keuangannya. Insentif-intensif kan sudah ada basis regulasinya. Nah monggo nanti ditatakelolakan oleh otonomi rumah sakit itu,” tuturnya.
Editor : Merwanda
