SERANG, RADARBANTEN.CO.ID – Provinsi Banten masuk daerah berkinerja baik dalam percepatan kemiskinan ekstrem tahun 2024.
Atas capaian itu, Pemprov Banten menerima Insentif Fiskal Tahun Anggaran (TA) 2024 dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 6,281 miliar.
Insentif fiskal secara simbolis diterima Pj Gubernur, Al Muktabar, dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin, pada Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan TA 2024 Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Al mengatakan, Provinsi Banten bersama Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mendapatkan insentif fiskal.
“Ini adalah kerja bersama kita, sehingga kita akan teruskan penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten,” ujarnya.
Dikatakan, berbagai langkah yang merupakan satu kesatuan dengan Bupati/ Walikota yang telah ditempuh selama ini.
Ia memberikan apresiasi dan penghargaan ssetinggi-tingginya kepada mereka yang telah mendedikasikan diri dengan berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Kita telah mendekati nol, tadi juga secara nasional Bapak Wakil Presiden menyampaikan data penghapusan kemiskinan ekstrem kita yang sudah mendekati angka nol,” ungkapnya.
Al berharap, hal itu tercermin dari keseharian di tengah masyarakat yang secara akumulasi melakukan upaya kesejahteraan masyarakat.
Kata dia, dana insentif fiskal yang diraih akan digunakan untuk program yang masih dalam rangkaian penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Provinsi Banten dapatkan tiga insentif fiskal. Penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan percepatan penatakelolaan keuangan. Sebagian daripada itu kita peruntukkan kembali ke masyarakat. Khususnya dalam penguatan cadangan pangan,” paparnya.
Al menegaskan penghapusan kemiskinan akan berlanjut. Pasalnya, kondisi masyarakat selalu dinamis. Kolaborasi, sinergi, dan koordinasi menjadi kata kunci.
Dalam arahannya, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan, kemiskinan ekstrem turun menjadi 0,83 persen mendekati 0 persen.
Tren penurunan itu harus dijaga melalui kolaborasi dan sinergi kinerja seluruh kepala daerah.
“Pada tahun ini, pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen di Indonesia. Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12 persen pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83 persen pada Maret tahun ini,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Wapres menekankan program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.
Untuk itu, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) perlu terus dioptimalkan.
Data itu telah digunakan lebih dari 26 Kementerian/Lembaga dan sudah lebih dari 93 persen pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data penyasaran program.
Ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di Kementerian/Lembaga terhubung satu sama lain.
Editor: Agus Priwandono
