SERANG,RADARBANTEN.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang meminta, agar Pemerintah Provinsi Banten tidak menghapus bantuan keuangan (bankeu) yang setiap tahun diberikan kepada kabupaten kota.
Pasalnya, bantuan keuangan dari Pemprov Banten masih sangat dibutuhkan. Terlebih Kota Serang hingga saat ini masih mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk pembangunan.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, seharusnya bantuan keuangan diperuntukkan guna kepentingan masyarakat yang bersifat wajib. Seperti pembangunan, peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga beberapa program prioritas lainnya yang menyangkut kebutuhan masyarakat.
“Itu kan urusan wajib, seperti infrastruktur pembangunan yang masih sangat dibutuhkan Kota Serang, dan membutuhkan bantuan keuangan. Sebetulnya kegunaan banprov itu seperti itu, bukan untuk makan siang gratis,” kata Hasan.
Hasan mengatakan, bantuan keuangan dari Pemprov Banten selama ini digunakan untuk program-program yang mengarah kepada kebutuhan masyarakat, sesuai dengan prioritas atau urgensinya.
“Kami, Kota Serang juga kan ada usulan (Bankeu) ke pemprov. Bahkan RAPBD Kota Serang juga ada evaluasi dari Gubernur (Banten). Bisa keliatan dari situ (evaluasi) bahwa Kota Serang masih membutuhkan bantuan keuangan itu,” kata Hasan.
Hasan menilai, adanya bantuan keuangan itu, telah tersusun dalam program perencanaan pembangunan, dan APBD Kota Serang sampai saat ini masih mengandalkan dana transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Banprov.
Soalnya, lanjut Hasan, masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan secara tuntas, seperti penerangan jalan umum (PJU), gedung sekolah yang rusak, hingga kuota penerima bantuan iuran (PBI) yang terus bertambah, namun belum bisa ter-cover.
“Harus ada program prioritas dulu yang didahulukan, jangan main alih-alihkan saja. Kota Serang itu Ibu Kota Provinsi Banten, bisa dilihat kebutuhannya apa. Masih banyak PR yang belum terselesaikan, termasuk PBI, stunting, infrastruktur, PJU, dan itu dikeluhkan masyarakat. Harusnya itu yang jadi skala prioritas,” ujar Hasan.
Menurut Hasan, apabila bantuan keuangan benar-benar dihapus oleh Pemprov Banten, akan berdampak pada pembangunan Ibu Kota Provinsi Banten.
“Jangan sampai dihapus, harus sesuai dengan kebutuhan. Namanya bantuan, itu digunakan untuk kebutuhan bersama,” kata Hasan.
Editor : Aas Arbi
